Anies Bilang Gerakan Perubahan Bukan Mengganti, tetapi Memperkaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan narasi perubahan yang dibawanya saat ini bukan untuk mengubah kebijakan atau program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, esensi dari gerakan perubahan adalah menyempurnakan berbagai program pemerintah saat ini untuk masa yang akan datang.

“Jadi, nanti perubahan yang akan dirasakan adalah di semua aspek kebijakan di situ ada unsur keadilan yang harus dihadirkan,” ujar Anies dalam program Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Anies Baswedan: Selama Menulis Indonesia Masih Pakai Wakanda, Kebebasan Masih Rendah

“Jadi bukan mengubah yang sekarang sudah ada, bukan mengubah dalam arti membatalkan, tapi justru memperkaya dan membuat perubahan itu dirasakan oleh semua rakyat di Indonesia,” papar dia.

Dalam pandangannya, prinsip keadilan dalam berbagai kebijakan itu yang harus diperjuangkan karena sesuai dengan cita-cita pembentukan Indonesia pada tahun 1945.

Maka, proses pemerintahan yang sedang berlangsung saat ini harus dievaluasi melalui pemilu yang berlangsung lima tahun sekali.

Baca juga: Anies Sebut Pengusaha Besar Takut Membantunya karena Diperiksa Alat Negara

“Tiap lima tahun, kita berhenti sejenak, untuk apa? Kalibrasi. Apakah kita masih menuju pada tujuan kita, dan disitulah kita 2024 akan berada,” tutur dia.

Anies kemudian memberikan contoh apa yang ingin dikerjakannya, misalnya dalam aspek pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Ditanya Dana Kampanye yang Dikeluarkan, Anies: Kami Bikin Konten, Kami Izinkan Bikin Kaos hingga Banner

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin, masyarakat yang lahannya dipakai untuk pembangunan jalan tol tidak hanya direlokasi, tapi juga diberi peluang investasi.

“Pertanyaannya, bolehkah rakyat menyertakan tanahnya di situ? Sehingga ketika tol itu dibangun, sampai kapan pun, keuntungan dari jalan tol juga diterima oleh orang-orang yang punya tanah yang di atasnya dibangun jalan tol. Ini prinsip keadilan,” imbuh dia.