Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ungkap Misi Utamanya Nyapres: Kesetaraan di Bidang Kesehatan hingga Pendidikan

Kompas.com - 19/09/2023, 21:30 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengungkapkan, misi utama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) adalah menghadirkan keadilan dan kesetaraan di bidang kesehatan hingga pendidikan.

"Kita sekarang bertanggung jawab menghadirkan keadilan kesetaraan. Itulah misi utama dari perubahan," kata Anies dalam acara "3 Bacapres Bicara Gagasan" di UGM, Yogyakarta, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa (19/9/2023).

Anies menuturkan, misi itu menjadi landasan utama koalisi untuk merencanakan perbaikan di berbagai bidang.

Baca juga: Jawaban Anies Saat Dicecar Najwa Shihab Soal Dana yang Sudah Dikeluarkan Selama Kampanye

Di bidang kesehatan, misalnya, ia ingin akses kesehatan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat, baik ibu mengandung, ibu hamil, hingga anak-anak setara.

"Apa terjemahannya? Kami menginginkan, kami merencanakan agar akses-akses pada fasilitas dasar (menjadi) setara. Kesehatan, kita menginginkan agar akses kepada kesehatan mulai ibu mengandung, bayi dalam kandungan, sampai ketika mereka aktif, itu coverage atas keterjaminan kesehatan," tutur Anies.

Di bidang pendidikan, Anies ingin anak-anak di dalam negeri memiliki kesetaraan kesempatan mengenyam pendidikan.

Baca juga: Anies Bilang Gerakan Perubahan Bukan Mengganti, tetapi Memperkaya

Sebab kata Anies, pendidikan adalah bekal utama untuk mengembangkan potensi setiap manusia di Indonesia. Ia bahkan tidak ingin menyebut istilah SDM, namun menyebutnya sebagai pengembangan kualitas manusia Indonesia.

Faktanya, kata Anies, saat ini tidak semua anak di Indonesia memiliki akses yang setara.

"Jumlah bangku SD sama SMA yang sekarang bentuknya seperti piramida. Makin tinggi jenjang pendidikannya, makin sedikit jumlah bangkunya. Artinya, banyak anak-anak kita yang tersingkir. Tidak bisa mendapatkan pendidikan minimal hingga pendidikan menengah," jelas Anies.

Selain aksesnya, mantan Menteri Pendidikan ini ingin pendidikan berbiaya terjangkau. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk mengurangi beban pengelola kampus.

Baca juga: Anies Ingin KPK Kembali Independen Seperti Dulu, tapi Tetap Diawasi

Menurut Anies, pengelola kampus tidak bisa dibebani dengan tanggung jawab besar untuk mencari biaya untuk kegiatan kampus.

"Tapi biar pengelola kampus fokus pada penelitian, pada pengembangan, pembelajaran, pendidikan, supaya kampus betul-betul menjadi institusi yang memungkinkan siapa saja berpartisipasi. Sudah cukup biaya pendidikan yamg terlalu tinggi di kampus-kampus kita," jelas Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com