Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Buat Peta Jalan Angkatan Siber TNI, Lemhannas: Kami Sampaikan ke Presiden untuk Dikaji

Kompas.com - 19/09/2023, 05:10 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menyiapkan peta jalan untuk pembentukan angkatan siber di TNI.

“Peta jalan itu sedang kami siapkan, tentunya pengambil keputusan bukan di Lemhannas,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Andi menyebutkan, roadmap itu telah ia sampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Untuk dikaji lebih lanjut terkait kebijakan operasionalnya,” tutur Andi.

Andi mengatakan, kemungkinan pembentukan angkatan siber TNI itu masih lama.

Baca juga: Alasan Lemhannas Getol Usulkan Pembentukan Angkatan Siber di TNI

“Tapi mungkin yang terdekat adalah dari satuan-satuan siber yang hari ini bintang 1, bisa kemudian jadi bintang 2, lalu kemudian kita bisa membuat semacam komando gabungan siber,” kata Andi.

Sebelumnya, Andi terlebih dulu mengusulkan pembentukan angkatan siber di TNI untuk melengkapi tiga matra yang sudah ada, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Usulan pembentukan Angkatan Siber itu dikeluarkan Andi dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045 di Hotel Borobudur, Jakarta, 7 Agustus 2023.

Menanggapi wacana tersebut, TNI mengaku sedang mengkajinya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, usulan itu perlu dikaji secara ilmiah.

Baca juga: Arti Kata Piting yang Diucapkan Panglima TNI Saat Beri Instruksi Prajuritnya Atasi Pendemo Rempang

“Ini harus dikaji secara ilmiah,” kata Kapuspen saat ditemui usai pelantikan perwira di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Agustus 2023.

Julius berkaca pada Amerika Serikat yang juga memiliki Angkatan Siber, selain Angkatan Laut, Marinir, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

Oleh karena itu, menurut Julius, Mabes TNI sedang mengkaji terkait sumber daya manusia (SDM) apabila dibentuk Angkatan Siber.

Baca juga: Soal Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Panglima TNI, Lemhannas: Tidak Mungkin jika UU TNI Tak Diubah

“Runutan SDM-nya seperti apa, tamtama, korps-nya apa, bintaranya apa, kemudian perwiranya, terus berjenjang, kemudian pengembangan kariernya seperti apa,” kata Julius.

“Jadi banyak yang perlu dikaji lebih dalam, untuk menuju ke sana mungkin bisa dibacarakan, dikaji lebih dalam,” ujar Julius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com