Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar: Tanah Ulayat Sering Kali Diambil Semena-mena

Kompas.com - 18/09/2023, 12:01 WIB
Fika Nurul Ulya,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden PDI Perjuangan (PDI-P) Ganjar Pranowo menyebut tanah ulayat sering kali diambil semena-mena.

Hal ini disampaikan Ganjar ketika ditanya mengenai konflik agraria di Tanah Air saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Mulanya, Ganjar menceritakan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Ketika itu, Ganjar pernah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan menterinya perihal proyek pembangunan jalan tol.

Baca juga: Cerita Ganjar “Ngamuk” karena Seteru Redistribusi Tanah di Blora, Kelahi dengan Tim Sukses

Ganjar melaporkan kepada Jokowi dan menterinya karena ada seorang warga yang memenangi gugatan terhadap proyek jalan tol yang menyasar tanah musnah.

Menurutnya, adanya gugatan tersebut tak lepas karena kurangnya mitigasi. Hal ini juga yang terjadi ketika tanah ulayat diambil secara semena-mena.

"Satu sisi, itu hak saya (melaporkan kepada presiden), apalagi tanah ulayat, tanah adat yang sering kali diambil semena-mena, tapi yang lain sebenarnya mitigasinya kurang," kata Ganjar.

Baca juga: Cerita Ganjar Ingin Buka Data Saat Covid-19, Harus Debat dengan Menkes

Adapun yang dimaksud tanah ulayat ialah tanah bersama warga masyarakat hukum ada yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar mengatakan bahwa terjadinya konflik tanah tak lepas karena permasalahan mitigasi.

Menurutnya, mitigasi menjadi penting guna mencegah terjadinya sengketa tanah. Mitigasi ini juga yang tengah dilakukan pemerintahan saat ini melalui program sertifikasi tanah.

"Mitigasi itulah yang kemudian penting untuk mencegah, sehingga saya sampaikan kepada Menteri PU umpama, yang paling banyak ini, atau Menteri Perdagangan, investasi, penanaman modal," ujar Ganjar.

"Saya sampaikan coba Anda rekrut karyawan yang tidak semuanya insinyur. Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, menjelaskan lebih dulu," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com