Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilih Loyal Tinggi, Kedua Capres-Cawapres Harus Gaet "Swing Voters" dan "Undecided Voters"

Kompas.com - 16/01/2019, 18:16 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan, kuatnya pemilih loyal membuat elektabilitas kedua kandidat capres-cawapres mengalami stagnasi.

Hal itu disampaikannya merujuk pada hasil survei terbaru Charta Politica yang dilakukan pada 22 Desember 2018 hingga 2 Januari 2019.

Berdasarkan survei tersebut, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebesar 53,2 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 34,1 persen.

Pada Oktober 2018, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf 53,2 persen dan Prabowo-Sandiaga 35,5 persen.

Baca juga: Survei Charta Politica: Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

 

"Tingkat kemantapan dari pemilih loyal kedua kandidat ini cukup besar. Artinya, memang pemilih sudah cenderung agak fanatik dan sulit untuk diubah pilihanya," kata Yunarto, saat jumpa pers rilis survei Charta Politika, di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Dia menjelaskan, tingkat kemantapan pemilih loyal kepada Jokowi-Ma'ruf yakni sebesar 80,9 persen sedangkan untuk Prabowo-Sandi 79,6 persen.

Ia memprediksi, para pemilih loyal ini tidak akan mengubah pilihan. Para kandidat, menurut Yunarto, bisa fokus pada swing voters dan undecided voters.

"Dengan besarnya jumlah pemilih loyal, artinya ada fenomena swing dan undecided voters yang harus direbut kedua kandidat," kata dia.

Yunarto menjabarkan, sebanyak 14,6 persen termasuk swing voters. sementara undecided voters sebesar 14,1 persen.

Baca juga: KPU Didorong Bentuk Dewan Etik untuk Lembaga Survei di Pemilu 2019

Oleh karena itu, kedua kandidat harus mulai memikirkan strategi baru untuk merebut jumlah kedua jenis pemilih tersebut.

"Kalau hanya melalui debat, sulit. Harus ada penetrasi lain dari kedua kandidat, misalnya sistem pintu ke pintu dan menggunakan caleg yang punya daya penetrasi yang tinggi di masing-masing daerah," kata Yunarto.

Survei ini digelar pada 22 Desember 2018-2 Januari 2019 dengan melibatkan 2.000 responden. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur.

Charta Politika mengklaim margin of error survei ini 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com