Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 5 Bulan Jelang Pemilu, Pemilih yang Bimbang Tentukan Capres Makin Besar

Kompas.com - 18/09/2023, 08:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan temuan mengenai angka pemilih yang belum menyatakan pilihannya terkait Capres 2024.

Hasil survei menunjukkan, jumlah pemilih yang belum menyatakan pilihannya pada Agustus 2023 meningkat dibandingkan dengan hasil survei pada Mei 2023 lalu.

Pada Mei 2023, 24,7 persen responden Litbang Kompas masih belum menentukan capres pilihannya, sedangkan 75,3 persen lainnya sudah memilih.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat di Kalangan Pemilih NU

Pada Agustus 2023, atau 6 bulan menjelang Pemilu 2024, jumlah pemilih yang masih bimbang terkait capres pilihannya justru meningkat.

"Dalam survei bulan Agustus, masih ada 27,9 persen responden yang belum menyatakan pilihan. Berbeda dengan kecenderungan untuk pilihan partai, angka undecided voters untuk pilihan presiden malah membesar," demikian tertulis dalam Litbang Kompas, seperti dikutip, Senin (18/9/2023).

Menurut Litbang Kompas, fenomena ini tak dapat dilepaskan dari dinamika proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sejauh ini, ada 3 nama bakal capres yang kelihatannya akan maju di Pilpres 2024. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Dari ketiga nama di atas, baru Anies saja yang sudah menunjuk bakal cawapresnya. Pada 2 September 2023, pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dideklarasikan.

Sementara, dua bakal capres lain seperti Ganjar dan Prabowo masih belum menentukan siapa cawapresnya masing-masing.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Suara PKB di Kalangan NU Jatim 18,6 Persen, Ungguli Gerindra

Litbang Kompas menjelaskan, atas situasi tersebut, maka segala dinamika masih sangat mungkin terjadi.

"Apalagi bongkar pasang bukan hanya terjadi untuk posisi capres dan cawapres, melainkan juga masih besar kemungkinannya untuk koalisi-koalisi parpol yang sudah terbentuk," tulis Litbang Kompas.

Litbang Kompas menilai, kenaikan undecided voters capres menggambarkan bahwa publik masih wait and see terkait pilihannya di Pilpres 2024.

Baca juga: Survei Litbang “Kompas”: Elektabilitas PKB di Kalangan NU Urutan Ke-3 Setelah PDI-P dan Gerindra

"Publik tak ingin segera mengambil keputusan siapa presiden yang akan mereka pilih pada pemilu nanti," imbuhnya.

Adapun survei Litbang Kompas ini dilakukan secara tatap muka pada 27 Juli-7 Agustus 2023.

Litbang Kompas mewawancarai 1.364 responden di 38 provinsi di Indonesia, dengan margin of error +/- 2,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Perlu dicatat, survei ini dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com