Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bicara Problem Hukum, Ganjar: Kalau Sistemnya Bagus tapi Aktornya Memble, Ya Tidak Jadi

Kompas.com - 18/09/2023, 10:27 WIB
Fika Nurul Ulya,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan, ada enam hal utama yang harus diperhatikan untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Salah satunya, penegakan hukum.

Ganjar bilang, masih banyak PR terkait penegakan hukum di Tanah Air.

“Penegakan hukum itu dalam artian cukup luas. PR kita enggak selesai-selesai,” kata Ganjar saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Baca juga: Kelakar Ganjar di Kuliah Kebangsaan UI: Tidak Yakin Diundang kalau Namanya Tak Ada di Survei

Menurut Ganjar, penegakan hukum bergantung pada tiga hal, yakni, regulasi, kelembagaan, dan aktor.

Ganjar menilai, aktor menjadi bagian krusial untuk mewujudkan hukum yang adil. Tanpa aktor yang baik, tak akan tercipta sistem hukum yang apik.

“Aktornya memble, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya memble, dia akan pertahankan maunya dia, bukan kata sistemnya karena bawahnya enggak berani,” ujarnya.

Selain penegakan hukum, lima hal lain yang menurut Ganjar penting diperhatikan ketika menghadapi bonus demografi di Indonesia yakni pangan, lingkungan, energi, digital, serta pendidikan dan keterampilan.

“Agar kita bisa mendapatkan deviden menuju Indonesia emas itu ya negaranya mesti makmur, mesti sehat, mesti pintar, mesti produktif,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Adapun Ganjar merupakan bakal capres PDI-P yang dideklarasikan pada April 2023. Hingga kini, pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Selain Ganjar, Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres Partai Gerindra. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Ada pula Anies Baswedan yang dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Baca juga: Polri Terbitkan SKCK Ganjar dan Cak Imin untuk Maju Pilpres 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com