Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Move On": Berpaling dari Anies karena Ditikung Cak Imin, Kini Dukung Prabowo?

Kompas.com - 18/09/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berpindah haluan. Sempat menyendiri usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, partai bintang mercy itu dikabarkan sudah punya tambatan baru.

Demokrat disebut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Meski sikap ini belum resmi, namun, kabar merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo telah diumumkan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Dukung Anies, ditukung Imin

Dukungan Demokrat mulanya ditujukan buat Anies Baswedan. Isyarat dukungan ini tampak sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem, Oktober 2022.

Demokrat pun resmi menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada akhir Januari 2023. Bersamaan dengan itu, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut juga sepakat membentuk koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sejak saat itu, nama AHY santer dikabarkan jadi bakal cawapres yang potensial mendampingi Anies. Keduanya kerap tampil “mesra” di hadapan publik, pun baliho Anies-AHY banyak bertebaran di jalanan.

Baca juga: Zulhas Sebut Demokrat Gabung ke Koalisi Prabowo

Namun, akhir Agustus 2023, muncul kabar mengejutkan. Bukan AHY yang ditunjuk Anies jadi cawapres, melainkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Padahal, PKB sedianya telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, mendukung pencapresan Prabowo.

Sementara, Demokrat mengeklaim, Anies sebelumnya telah meminta AHY buat jadi rekan duetnya. Penunjukan Cak Imin sebagai cawapres Anies disebut sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Merasa dikhianati, Jumat (1/9/2023), Demokrat resmi mencabut dukungan buat Anies, sekaligus hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidiq, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Adapun Anies dan Cak Imin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu (2/9/2023).

Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).Facebook Anies Baswedan Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Move on ke Prabowo?

Namun, Demokrat tak berlama-lama patah hati. Tiga hari setelah memutuskan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, AHY mengaku sudah move on.

Putra sulung SBY itu menyebut, partainya membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain. Namun, ia menekankan, Demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan.

“Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang visi kebangsaan dan etika politik,” kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com