Bicara Problem Hukum, Ganjar: Kalau Sistemnya Bagus tapi Aktornya Memble, Ya Tidak Jadi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengatakan, ada enam hal utama yang harus diperhatikan untuk menghadapi bonus demografi di Indonesia. Salah satunya, penegakan hukum.

Ganjar bilang, masih banyak PR terkait penegakan hukum di Tanah Air.

“Penegakan hukum itu dalam artian cukup luas. PR kita enggak selesai-selesai,” kata Ganjar saat mengisi kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, Senin (18/9/2023).

Menurut Ganjar, penegakan hukum bergantung pada tiga hal, yakni, regulasi, kelembagaan, dan aktor.

Ganjar menilai, aktor menjadi bagian krusial untuk mewujudkan hukum yang adil. Tanpa aktor yang baik, tak akan tercipta sistem hukum yang apik.

“Aktornya memble, tidak jadi. Sistemnya bagus, aktornya memble, dia akan pertahankan maunya dia, bukan kata sistemnya karena bawahnya enggak berani,” ujarnya.

“Agar kita bisa mendapatkan deviden menuju Indonesia emas itu ya negaranya mesti makmur, mesti sehat, mesti pintar, mesti produktif,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Adapun Ganjar merupakan bakal capres PDI-P yang dideklarasikan pada April 2023. Hingga kini, pencapresan Ganjar didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan dua partai politik non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Selain Ganjar, Prabowo Subianto juga telah dideklarasikan sebagai bakal capres Partai Gerindra. Prabowo didukung oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan dua parpol non Parlemen yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Gelora.

Ada pula Anies Baswedan yang dijagokan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Koalisi ini terdiri dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).