Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Menguji Jalan Sejarah PKS Dukung Anies-Muhaimin

Kompas.com - 16/09/2023, 08:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dengan strategi inklusi moderasi, maka PKS menjadi lebih moderat karena alasan pragmatis ingin menambah suara di Pemilu, memilih mitra koalisi termasuk mendukung capres – cawapres. Dengan alas pijak pemahaman inilah, langkah PKS bersatu dengan PKB bisa dipahami.

Jika PKS lekat dengan kader dan simpatisan yang eksklusif, maka ideologi PKB jelas bertolak berlakang dengan keinklusifannya.

Meskipun PKB didirikan atau dilahirkan dari organisasi Nadhatul Ulama (NU), tetapi PKB tidak menutup diri untuk orang di luar NU. Keberadaan PKB terbuka untuk semua kalangan termasuk non-Islam.

PKS pembawa nikmat untuk Anies – Cak Imin

Duet Anies – Cak Imin di mata PKS, bisa dipandang sebagai langkah mudah bagi PKS untuk “menjual” nama Anies ketimbang “menjajakan” nama Cak Imin di mata pendukungnya.

Menjadi menarik jika survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dijadikan pemetaan awal dari konfigurasi koalisi antarpartai terbaru pascadeklarasi Anies – Cak Imin (Kompas.com, 15/09/2023).

Jika disimulasikan yang maju Pilpres 2024 ada tiga pasang, yakni Prabowo – Erick Thohir, Ganjar Pranowo – Ridwan Kamil serta Anies – Cak Imin, maka loyalitas PKS sebagai partai terhadap Anies sangat tidak diragukan lagi. Pemilih PKS akan mencoblos Anies – Cak Imin di kisaran 69 persen.

Rapor bagus PKS masih jauh dari tingkat kefanatikan pendukung Nasdem yang hanya akan mencoblos Anies – Cak Imin di angka 54 persen, dan PKB yang hanya memilih Anies – Cak Imin di porsi 20 persen.

Tingkat keloyalan PKS terhadap pasangan capres – cawapres yang diusungnya menjadi yang “tertinggi” ke dua setelah PDIP memberi suara Ganjar Pranowo di angka 72 persen.

Bahkan fanatisme pendukung PKS mengalahkan pendukung Gerindra dalam memilih Prabowo di angka 68 persen.

Jelas, arah dukungan PKS terhadap Anies Baswedan dan Cak Imin bukan sekadar “kaleng-kaleng” atau hanya menjadi pelengkap Koalisi Perubahan.

Perjalanan PKS di Pilpres 2024 tampaknya seperti sedang menguji “jalannya sejarah”, apakah dengan memilih Anies – Cak Imin menjadi berkah dengan peningkatan suara atau malah sebaliknya menjadi “bumerang” bagi anjloknya raihan suara di Pemilu 2024.

Sekali lagi dengan mencermati berbagai hasil jajak pendapat dari beragam lembaga survei, PKS tampaknya harus “bekerja ekstra keras” mengingat elektoral Anies Baswedan susah diangkat lagi.

Hampir semua hasil jajak pendapat, Anies memperoleh nilai elektoral di bawah raihan elektoral Prabowo maupun Ganjar.

Dipasangkan dengan nama Cak Imin, elektoral Anies masih jauh berjarak dengan Prabowo maupun Ganjar. PKS tampaknya harus mulai membiasakan mendengar lagu yang disenandungkan D’Masiv berjudul “Jangan Menyerah”.

Jangan menyerah
Jangan menyerah
Jangan menyerah,

Syukuri apa yang ada
Hidup adalah anug'rah
Tetap jalani hidup ini
Melakukan yang terbaik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com