KPU Akan Tetapkan Wilayah di Papua yang Pakai Sistem Noken pada 2024

"Misalnya, (Distrik) Yalimo, one man one vote, bukan noken. Tapi, kabupaten induknya, Jayawijaya, itu noken. Itu logikanya enggak masuk di situ, seharusnya (Yalimo) noken juga. Jadi rusak pemilunya," ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam diskusi di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/2/2023).

Bagja mengaku mengetahui masalah ini sebab pada pemilu sebelumnya ia merupakan pengawas pemilu untuk wilayah Tanah Papua.

Baca juga: Bawaslu: KPU Langgar Administrasi soal Penetapan Nomor Urut Caleg DPD dari Dapil Jabar

Contoh lain, kata dia, di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, hanya satu distrik yang menerapkan sistem noken. Pun di Kabupaten Jayapura, Papua.

Bagja mengaku, sebetulnya ia berharap sistem noken tak lagi dipakai, tetapi ia mengakui bahwa peralihan total ke sistem one man one vote masih butuh waktu.

Oleh karenanya, mengalihkan sistem noken ke distrik dianggap sebagai langkah tepat. KPU daerah di Tanah Papua diminta memetakan sistem apa yang relevan di masing-masing distrik.

"Jadi teman-teman KPU Papua kita paksa mengenali distriknya masing-masing, seharusnya bisa," ujar Bagja.

"Kami mengusulkan, di wilayah Papua itu tidak bisa sistem noken di tingkat kabupaten. Kalau mau noken itu ditetapkan per distrik, bukan per kabupaten," tegasnya.

Sebagai informasi, terdapat 2 model sistem noken yang dikenal di Papua.

Baca juga: PKB-Nasdem Siapkan Berkas Pendaftaran Anies-Cak Imin ke KPU

Model pertama yaitu sistem noken gantung. Para pemilih bermusyawarah untuk menentukan kandidat yang dipilih sebelum memberikan suara secara kolektif.

Model kedua menggunakan kepala suku, di mana seluruh pemilih di wilayah itu sepakat menyerahkan pilihan mereka sesuai dengan pilihan kepala suku.