Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Tiga Bulan, 21,3 Juta Warga Dapat Bantuan Beras dari Pemerintah

Kompas.com - 12/09/2023, 07:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras selama September hingga November 2023.

Bantuan sebanyak 210.000 ton per bulan itu akan diberikan kepada 21,3 juta penerima.

“Setiap bulan kira-kira 210.000 ton dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," ujar Jokowi saat meninjau cadangan beras pemerintah Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Usai Tinjau Gudang Bulog, Jokowi: Stok Beras 2 Juta Ton, Tak Usah Khawatir

Menurut Presiden, bantuan beras diberikan agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga.

Jika stok beras masih ada, bantuan akan diteruskan.

"Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” ujar dia.

Presiden pun memastikan bahwa stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

Sementara itu, masih ada beras impor yang saat ini sedang dalam perjalanan sebesar 400.000 ton.

“Sehingga akan ada stok 2 juta (ton). Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Rencana Impor Beras untuk Kebutuhan Tahun Depan, Antisipasi Dampak El Nino

Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Presiden menilai pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi.

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Cek Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Aman

Terkait impor beras ini, Kepala Negara telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia.

Selanjutnya, menurut Presiden proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak.

“Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan China juga dengan Premier Li," tutur Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com