Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Tinjau Gudang Bulog, Jokowi: Stok Beras 2 Juta Ton, Tak Usah Khawatir

Kompas.com - 11/09/2023, 14:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Dalam keterangannya usai peninjauan, Presiden memastikan bahwa stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

“Ada sudah yang di dalam gudang 1,6 juta (ton), dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok dua juta (ton). Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki dua juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” ujar Jokowi usai peninjauan.

Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Jokowi menilai pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi.

Baca juga: Jokowi Sebut Rencana Impor Beras untuk Kebutuhan Tahun Depan, Antisipasi Dampak El Nino

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga) karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak,” kata Jokowi.

Terkait impor beras ini, Kepala Negara memastikan bahwa dirinya telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia.

Selanjutnya, menurut Presiden proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Impor Beras

“Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan China juga dengan Perdana Menteri Li," ujar Jokowi.

"Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tapi untuk plan tahun depan juga mengantisipasi,” katanya melanjutkan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyalurkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM).

Jokowi mengatakan bahwa bantuan pangan untuk masyarakat akan disalurkan mulai bulan September hingga November 2023.

“Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," ujar Jokowi.

"Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” kata mantan Wali Kota Solo ini lagi.

Baca juga: Pantau Gudang Bulog di Bogor, Jokowi Pastikan Stok Beras Aman dan Bakal Bertambah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com