Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Andang Subaharianto
Dosen

Antropolog, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Rektor UNTAG Banyuwangi, Sekjen PERTINASIA (Perkumpulan Perguruan Tinggi Nasionalis Indonesia)

Perebutan Tuah Jokowi Semakin Sengit dan Terbuka

Kompas.com - 12/09/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI-hari ke depan, seiring pergeseran peta koalisi pencalonan presiden dan wakil presiden, saya menduga perebutan tuah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan semakin sengit dan terbuka.

Mereka yang berebut bukan hanya Ganjar Pranowo, bakal calon presiden (bacapres) jagoan PDIP dan Prabowo Subianto, bacapres jagoan Partai Gerindra. Pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pun bisa terbuka ambil bagian.

Akankah pasangan Anies – Imin yang telah dideklarasikan Partai Nasdem dan PKB di Surabaya, Sabtu (2/09/2023), ikut-ikutan mendulang tuah Jokowi? Bagaimana dalilnya?

Hasil survei Litbang Kompas awal Agustus, memperlihatkan betapa Jokowi adalah “faktor” yang sangat berpengaruh pada Pemilu 2024. Kepuasan publik terhadap kinerjanya relatif tinggi (74,3 persen).

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa melanjutkan program pemerintahan Jokowi akan meningkatkan elektoral para bacapres. Siapa pun capres – cawapres, bila mengusung program kerja kabinet pemerintahan Jokowi akan mendapat insentif elektoral.

Sejauh ini perebutan tuah Jokowi sudah sangat terasa di antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Di samping PDIP, Ganjar didukung PPP, Partai Perindo, Partai Hanura.

Jagoan Partai Gerindra, Prabowo, didukung PAN, Partai Golkar, PBB.

Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).Facebook Anies Baswedan Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).
Sejauh ini Anies berada di luar arena. Anies memosisikan diri dan dianggap publik sebagai lawan Jokowi, “antitesis Jokowi”.

Karena itu, tatkala didapuk sebagai bacapres oleh Partai Nasdem, Anies membawakan isu “perubahan”. Nama koalisi pengusungnya pun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Di KPP, selain Partai Nasdem, awalnya ada Partai Demokrat dan PKS. Dua partai politik (parpol) terakhir berada di luar pemerintahan Jokowi.

Namun, deklarasi Anies – Imin mengubah konfigurasi KPP. Partai Demokrat hengkang dari KPP. Sementara PKS belum juga memberikan sikap yang jelas.

Pendukung pemerintahan Jokowi

Yang menarik, parpol pengusung/pendukung ketiga bacapres, baik Ganjar, Prabowo maupun Anies (sejak menggaet Cak Imin), adalah parpol pendukung pemerintahan Jokowi. Kader-kadernya bercokol sebagai “orang dalam”.

Mereka tentu saja ikut bertanggung jawab dan memiliki andil terhadap apapun capaian kinerja pemerintahan Jokowi.

Bila kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Jokowi relatif tinggi dan kepuasan publik itu bermakna elektoral, maka parpol pendukung pemerintahan Jokowi mestinya akan mendapatkan insentif. Mereka berhak menikmati manisnya kepuasan publik tersebut.

Anies pun boleh jadi akan berhitung ulang. Elektabilitas Anies yang cenderung stagnan, bahkan turun, bisa jadi lantaran status antitesis Jokowi dan narasi perubahannya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com