Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selama Tiga Bulan, 21,3 Juta Warga Dapat Bantuan Beras dari Pemerintah

Kompas.com - 12/09/2023, 07:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras selama September hingga November 2023.

Bantuan sebanyak 210.000 ton per bulan itu akan diberikan kepada 21,3 juta penerima.

“Setiap bulan kira-kira 210.000 ton dikeluarkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," ujar Jokowi saat meninjau cadangan beras pemerintah Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Usai Tinjau Gudang Bulog, Jokowi: Stok Beras 2 Juta Ton, Tak Usah Khawatir

Menurut Presiden, bantuan beras diberikan agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga.

Jika stok beras masih ada, bantuan akan diteruskan.

"Kalau stoknya kita lihat masih, nanti diteruskan lagi sehingga masyarakat jangan sampai terdampak dari kenaikan harga beras,” ujar dia.

Presiden pun memastikan bahwa stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

Sementara itu, masih ada beras impor yang saat ini sedang dalam perjalanan sebesar 400.000 ton.

“Sehingga akan ada stok 2 juta (ton). Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Rencana Impor Beras untuk Kebutuhan Tahun Depan, Antisipasi Dampak El Nino

Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Presiden menilai pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi.

Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisasi terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak,” ujar dia.

Baca juga: Presiden Joko Widodo Cek Gudang Bulog, Pastikan Stok Beras Aman

Terkait impor beras ini, Kepala Negara telah berbicara dengan sejumlah pemimpin negara untuk mengimpor beras ke Indonesia.

Selanjutnya, menurut Presiden proses negosiasi dilakukan oleh Bulog untuk memastikan terjadinya transaksi atau tidak.

“Saya sudah bicara dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan Perdana Menteri Modi, dengan China juga dengan Premier Li," tutur Jokowi.

"Stok kita sudah banyak, tapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa. Tidak untuk sekarang, tetapi untuk plan tahun depan juga mengantisipasi,” ujar dia.

Selain mengunjungi Gudang Bulog di Dramaga, Presiden Jokowi pada Senin juga berkunjung ke Gudang Bulog yang berada di Kompleks Pergudangan Sunter Timur II, Kelapa Gading, Jakarta, Utara.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan ada kemungkinan bantuan beras kembali diberikan kepada masyarakat pada Januari 2023.

“Jadi nanti ini tiga bulan ibu diberikan terus. Nanti insya Allah kita berdoa bersama bulan Januari nanti lagi,” kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

PKS Akui Komunikasi dengan Anies dan Sudirman Said untuk Pilkada DKI

Nasional
Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak pada Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF Ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, Termasuk Umrah, Bayar Kiai, dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL Saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com