Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Strategi Nasdem Menggaet Cak Imin

Kompas.com - 07/09/2023, 06:30 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

JAWA Timur adalah daerah penentu kemenangan di setiap pemilihan presiden. Terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota, jumlah pemilih di Jawa Timur seperti yang terdata di Komisi Pemilihan Umum mencapai 31.402.836 untuk Pemilu 2024.

Walau jumlah pemilih di Jawa Timur masih kalah dengan Jawa barat yang mencapai 35.714.901, menguasai suara dan menang di Jawa Timur menjadi kunci kemenangan untuk Pilpres 2024.

Rumus umum untuk memenangkan Pilpres tentu saja “menyapu” bersih suara di Jawa, walau hal tersebut sulit terjadi mengingat terjadinya fragmentasi pilihan pasangan capres-cawapres.

Andai skenario yang maju di Pilpres 2024 tetap tiga pasangan capres-cawapres, maka distribusi suara pemilih di Jawa tentu akan terbagi kepada tiga pasangan tersebut.

Sebaliknya jika yang maju di Pilpres 2024 pada akhirnya ada empat pasang, maka perebutan 115.384.664 suara pemiilih di Jawa akan semakin ketat karena kemungkinan terjadinya distribusi suara menjadi semakin terfragmentasi.

Selama ini Jawa Tengah dikenal sebagai “kandang” banteng atau basis PDIP sehingga besar kemungkinan Ganjar Pranowo unggul di provinsi yang menyumbang suara 28.289.413 pemilih tersebut.

Tentu saja Ganjar tidak bulat mengambil semuanya, bakal ada suara yang mengalir ke Prabowo Subianto maupun Anies Baswedan.

Banten bisa jadi menjadi perebutan suara antara Prabowo dan Anies, sementara Ganjar bisa mengambil sisa-sisa suara.

Jawa Barat juga memiliki tipikal yang hampir sama dengan Banten, suara pemilih menjadi perebutan antara Prabowo dan Anies, sementara Ganjar bisa “mencuri” suara di wilayah Cirebon, Karawang, Sumedang, Majalengka, Subang, Pangandaran, Ciamis, Banjar serta Bekasi.

Jakarta juga menjadi ladang suara yang diperebutkan secara merata oleh ketiga capres tersebut.

Tidak ada relasi yang linear antara hasil Pilkada 2018, yang memenangkan Anies, dengan pola Pilpres 2024 nanti.

Kembali ke Jawa Timur, seperti bisa diibaratkan dengan Normandia yang menjadi kunci kemenangan pasukan sekutu dalam memenangkan Perang Dunia II, mememangkan Jawa Timur adalah “harga mati” dari setiap pasangan cappres-cawapres di laga Pilpres 2024.

Pemilihan sosok Ketua Umum Partai Kebangkita Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai pendamping capres Anies Baswedan oleh Surya Paloh dan Nasdem tidak terlepas dari strategi “Operasi Overlord” untuk menguasai Normandia atau Jawa Timur.

Pijakan kemenangan di Jawa Timur – walau masih sebatas skenario – adalah memecahkan kode enigma yang menjadi kunci kemenangan di Jawa Timur, yakni “memikat hati” Nadhliyin di kantung-kantung suara basis Nadhatul Ulama berada.

Basis suara Nadhatul Ulama yang berada di Kawasan Tapal Kuda mencakup Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi.

Kemudian ditambah suara Pulau Madura dari sebaran empat kabupaten masing-masing Bangkalan, Sampang, Sumenep serta Pamekasan.

Capres dan cawapres yang memiliki “koneksi” dengan kalangan Nadhliyin, tentu sangat diuntungkan dengan potensi meraup suara.

Belum lagi “suara langit” yang direpresentasikan oleh pengasuh pondok pesantren begitu “ampuh” memberi kontribusi bagi kemenangan capres-cawapres.

Sementara kawasan Mataraman yang meliputi Madiun, Kediri, Bojonegoro, Malang, Batu, Gresik, Jombang, Mojekerto, Ngawi, Trenggalek hingga Pacitan menjadi basis-basis suara PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat. Dengan demikian, baik Prabowo maupun Ganjar memiliki peluang yang sama besar.

Sesumbar Cak Imin versus sikap PBNU

Berkali-kali Cak Imin sesumbar kalau suara dan himbauan Ketua Umum Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf tidak akan memengaruhi raihan suara PKB di kalangan Nadhliyin.

Menjadi tekad Gus Yahya sejak memimpin PBNU agar NU tidak ditarik-tarik ke wilayah politik praktis. Tidak ada capres yang di-endorse PBNU, apalagi jika ada oknum yang mengatasnamakan NU dan membawa-bawa nama NU untuk kepentingan politik.

Merujuk hasil Pemilu Legeslatif 2019 lalu, Jawa Timur ternyata tidak dikuasai PKB dengan mutlak. Justru PDIP menjadi jawara dengan meraup 20 kursi DPR dan PKB mengambil 19 kursi parlemen pusat,

Menjadi menarik lagi, hasil survei Litbang Kompas yang dipublikasikan pada 21 Agustus 2023, PKB hanya mendulang 10,2 persen suara pemilih NU secara nasional (Kompas.com, 06/09/2023).

Walaupun prosentase ini naik dari sebelumnya di angka 8,5 persen dari survei Litbang Kompas periode Januari 2022, tetapi tetap saja PKB harus “siaga satu”.

Ganjar dan PDIP justru memiliki “tabungan” suara di kalangan pemilih NU. Elektabilitas PDIP menjadi yang teratas di mata pemilih dari Nadhliyin. PDIP meraup 22,9 persen, disusul Gerindra di angka 19,9 persen.

Pemilih kalangan NU banyak tersebar di Jawa Timur. Masih dari eksplanasi survei Litbang Kompas, di kalangan responden NU di Jawa Timur suara PKB masih tetap “keok” dengan suara PDIP, tetapi PKB mengugguli Gerindra.

PDIP mendapat porsi 32 persen, PKB memperoleh 18,6 persen serta Gerindra di angka 13,7 persen.

Dengan fakta-fakta di atas, resultan kemenangan PKB bisa jadi malah merosot mengingat nama Anies Baswedan kurang “menjual” di kalangan Nadhliyin.

Sebaliknya Ganjar atau Prabowo akan semakin “moncer” bila menggaet pasangannya yang berpotensi menambah suara.

Prospek pasangan Amin di Jawa Timur

Langkah gerakan cepat “blitzkrieg” yang dilancarkan Nasdem dan PKB dengan mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin di Surabaya (2 September 2023) sebetulnya tetap saja tidak akan mendapatkan elektoral besar seperti yang diharapkan Surya Paloh.

Walau Surya Paloh akan menggerakan infanterinya Nasdem dan kendaraan lapis bajanya PKB serta dukungan serangan udara siaran televisi miliknya - Metro TV - tetap saja meninggalkan Demokrat adalah kerugian besar.

Belum lagi potensi keberadaan PKS di Koalisi Perubahan juga begitu berseberangan dengan spektrum pemilih PKB.

Menggaet Cak Imin semestinya memiliki dasar kalkulasi elektoral yang lebih besar ketimbang elektoral yang dimiliki Agus Harimurti Yudhoyono.

Padahal basis masa AHY dan Demokrat adalah suara-suara yang “berseberangan” dengan pendukung rezim Jokowi. Artinya suara bulat yang anti-Jokowi dari Demokrat dipastikan akan melabuhkan suaranya kepada Anies Baswedan.

Saya cenderung berada di skenario pemilihan Cak Imin oleh Surya Paloh dan Nasdem lebih dikarenakan daya pikat terhadap “kendaraan politik” yang dimiliki Cak Imin, yaitu PKB.

Spekulasi Paloh terhadap PKB tentunya adalah aliran suara Nadhliyin yang berbasis di Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Paloh dan Nasdem sadar diri, daya tarik Anies di Jawa Timur dan Jawa tengah masih rendah.

Raupan suara Anies dan Cak Imin yang ingin disebut sebagai pasangan “Amin” terhadap pemilih di luar Jawa adalah bonus untuk melengkapi raihan suara di Jawa.

Namun jangan lupakan pula, para pendukung Abdurrahman Wahid alias Gus Durian yang merasa Cak Imin telah “mengkudeta” kepemimpinan Gus Dur, ikut menjadi faktor pengurang suara bagi Cak Imin.

Apakah keputusan Surya Paloh dan Nasdem memasangkan Anies Baswedan dan Cak Imin adalah kesalahan atau malah menjadi pemenang dan menggantikan Jokowi – Ma’ruf Amin? Tentu hasil akhirnya akan kita ketahui bersama usai perhelatan Pilpres 2024 berakhir.

"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil islami, tok”. – Yaqut Cholil Qoumas.

Pernyataan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di acara Tablig Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat (4 September 2023), semoga tetap menjadi ingatan bersama di tahun politik yang kian “menghangat” ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com