Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menanti "Nyali" PKS Usai Absen di Deklarasi dan Konsolidasi Anies-Cak Imin

Kompas.com - 07/09/2023, 05:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai salah satu pengusung bakal calon presiden Anies Baswedan masih dinantikan, usai drama yang terjadi pada pekan lalu di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Manuver Partai Nasdem yang memasangkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal cawapres Anies membuat KPP terguncang.

Partai Demokrat memutuskan keluar dari KPP dan mencabut dukungan dari Anies dengan alasan merasa dikhianati dan tidak dihargai sebagai mitra koalisi.

Sedangkan PKB juga hengkang dari poros koalisi pengusung bakal capres Prabowo Subianto.

Baca juga: Nasdem dan PKB Susun Tim Pemenangan Anies-Muhaimin, Tunggu PKS Rumuskan Bersama

Di sisi lain, PKS tidak hadir dalam deklarasi Anies-Muhaimin di Hotel Majapahit (dahulu Hotel Yamato), Surabaya, Jawa Timur, 2 September 2023.

Pada saat itu, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf menilai KPP tidak akan mengalami guncangan jika PKB bergabung dengan cara yang lebih halus.

"Sesungguhnya koalisi tiga partai itu tidak akan mengalami goncangan apa-apa ketika masuknya PKB dengan cara yang smooth bisa kita lakukan," kata Muzzammil di Kantor DPP PKS, Jakarta,

PKS juga tidak hadir dalam pertemuan antara petinggi Partai Nasdem dan PKB di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

Baca juga: PKS Tak Hadir dalam Pertemuan Nasdem dan PKB di Nasdem Tower

Ketidakhadiran PKS dalam 2 momen itu menjadi tanda tanya. Apakah hal itu sebagai pertanda mereka sebenarnya tidak sepakat dengan keputusan memasangkan Anies dengan Muhaimin, atau mereka memilih menunggu melihat situasi politik.

 

Harus bersikap

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai KPP saat ini sedang masuk ke dalam fase "cooling down" usai gejolak internal.

Sebab menurut dia, sepakat atau tidak, manuver zig-zag Nasdem dan PKB mencederai prinsip kesetaraan dalam koalisi.

Di sisi lain, kata Agung, PKS sebagai bagian dari KPP dinilai sedang mengatur langkah buat mencari jalan keluar dari situasi itu.

"Untuk mengobati luka-luka politik yang menganga akibat tindakan sepihak mendeklarasikan Anies-Cak Imin, diperlukan insentif politik yang pas untuk PKS agar punya alasan bertahan selain mengharap coat tail effect Anies," kata Agung saat dihubungi pada Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Ditanya soal Rencana Sowan ke PKS, Cak Imin: Belum Ada Agenda

Di sisi lain, Agung menilai PKS harusnya belajar dari beberapa kejadian sebelumnya buat menyikapi situasi itu.

Bahkan menurut dia, PKS sudah berkali-kali "ditikung" oleh mitra-mitra koalisinya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com