Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ungkap SBY Kasih "Deadline" Deklarasi 3 September, tapi Sulit Diwujudkan

Kompas.com - 05/09/2023, 20:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyebutkan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah meminta kepadanya untuk mendeklarasikan pasangan calon (paslon) Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum 3 September 2023.

Permintaan SBY itu saat Anies berkunjung ke kediaman Presiden ke-6 RI tersebut, Jumat (25/8/2023).

Mulanya Anies bercerita bahwa pada dasarnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sama sekali tidak menolak AHY menjadi cawapres.

"Tapi tidak mau sekarang (dideklarasikan). Sisi lain, Demokrat menginginkan harus sekarang," kata Anies dalam program Mata Najwa yang tayang di kanal YouTube Najwa Shihab, Senin (4/9/2023) malam.

Baca juga: Yenny Wahid Akan Ketemu Prabowo dan Ganjar, Tutup Pintu untuk Anies

Najwa Shihab selaku pemilik program Mata Najwa telah mengizinkan isi acara dengan tema “blak-blakan Anies-Muhaimin” dikutip oleh Kompas.com.

Selain ingin terburu-buru, Demokrat bahkan disebut Anies sudah menetapkan tanggal batas waktu atau deadline deklarasi pasangan calon.

Batas waktu itu, kata Anies, diungkapkan langsung oleh SBY.

"Pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal, beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 September ada deklarasi," ungkap Anies.

Baca juga: Bantah Cak Imin, Yenny Wahid: Gus Dur yang Dikudeta, Kok Klaim Sebaliknya?

Namun usai pertemuan, Anies meminta kepada pihaknya untuk menutupi apa yang telah disampaikan oleh SBY.

Anies mengaku tak ingin nama baik SBY menjadi buruk atas memberikan deadline tanggal deklarasi tersebut.

"Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang pada semuanya, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline," ucap dia.

Anies mengatakan, jika tanggal tersebut jadi dilaksanakan untuk pengumuman pasangan calon, maka pihaknya bisa dianggap tidak menghargai perasaan partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang lain yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

Apalagi, tambah Anies, Partai Nasdem juga menginginkan deklarasi tidak dilakukan segera.

"Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain, merasa dipaksakan. Tapi terpaksa saya sebut (sekarang) tanggal 3 ini karena disebut dalam press conference seakan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi," beber mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com