Sampai Ratas 2 Kali dengan Presiden Bahas Polusi Udara, Menkes: Belanja BPJS Pasti Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak dua kali membahas polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.

Pengakuan ini dinyatakan Budi Gunadi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

"Ini polusi udara, sudah ada dua kali ratas dengan Bapak Presiden," kata Budi Gunadi saat memulai pembicaraan di hadapan anggota dan pimpinan Komisi IX DPR.

Budi lantas membeberkan isi pembicaraannya pada Jokowi terkait polusi udara. Salah satunya soal belanja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menangani penyakit.

Baca juga: Menkes Ungkap Kasus ISPA di Jakarta Naik Jadi 200.000 akibat Polusi Udara

Dikatakannya pada Jokowi, biaya belanja BPJS untuk penanganan penyakit dipastikan naik pada tahun ini.

Kenaikan ini dikarenakan polusi udara yang menimbulkan penyakit sehingga dipastikan tidak sedikit merogoh kocek keuangan negara.

"Jadi total belanja BPJS untuk penyakit ini adalah Rp 10 triliun, tahun lalu. Jadi pasti kalau naik, tahun 2023 pasti akan naik lagi dari Rp 10 triliun," ujar Budi Gunadi.

Namun, Budi Gunadi tidak merinci lebih detail berapa jumlah kenaikan belanja BPJS Kesehatan pada tahun ini karena kasus polusi udara.

Baca juga: Menkes Ungkap Penyakit akibat Polusi Udara: PPOK, Pneumonia, Asma, dan ISPA

Ia mengaku, hanya berusaha meyakinkan Presiden untuk tidak khawatir terhadap peningkatan biaya belanja BPJS tersebut.

Menurutnya, dari pengalaman sebagai ahli perbankan, peningkatan tersebut adalah bagian dari investasi kesehatan.

Selain soal biaya belanja BPJS Kesehatan, Budi dalam ratas bersama Jokowi juga mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) fokusnya hanya pada penanganan penyakit akibat polusi udara.

Namun, Budi Gunadi mengatakan, Jokowi turut memberikan masukan agar Kemenkes melakukan penanganan sama seperti ketika Pandemi Covid-19 melanda di Tanah Air.

"Ini harus ada surveilans-nya, harus ada data analisisnya dan bagaimana caranya publik bisa percaya dengan integritas data dari pemerintah," kata Budi Gunadi.

Baca juga: Menkes Belajar dari China Tekan 40 Persen Polusi dalam 7 Tahun