Kabupaten Cirebon, Jawa Barat juga tidak menganggarkan dana bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
Padahal, Cirebon masuk dalam lima daerah termiskin di Jawa Barat.
“Padahal kemiskinan ekstrem itu obat awal ya bansos dulu, baru program pemberdayaan,” kata Pahala.
Adapun Pemkab Cirebon hanya menganggarkan dana untuk mengentas kemiskinan ekstrem Rp 115.888.621.125, atau 1,62 persen dari APBD.
Alokasi ini membuat Cirebon menjadi kabupaten dengan alokasi anggaran kemiskinan ekstrem terkecil di Indonesia.
Dari jumlah itum Rp 115,8 miliar itu, sebanyak Rp 13.098.959.000 di antarnya digunakan untuk belanja barang dan jasa.
Kemudian, Rp 1.581.225.000 untuk honorarium, Rp 3.239.147.285 untuk belanja alat kantor, perjalanan dinas Rp 4.061.992.400, dan belanja makan minum rapat Rp 1.873.843.00.
“Di (pemerintah) pusat sibuk berdebat kenapa kemiskinan ekstrim susah turun, berdebat data, ternyata Pemda menganggarkan sedikit. Kalau cukup isi anggaran enggak relevan dengan programnya,” ungkap Pahala.
Presiden Joko Widodo pernah mengungkap alokasi APBD yang tidak tepat.
Jokowi mencontohkan, ada daerah dengan anggaran penanganan stunting atau gizi buruk Rp 10 miliar.
Namun, dari jumlah itu sebanyak Rp 3 miliar untuk perjalanan dinas, rapat Rp 3 miliar, dan penguatan pengembangan Rp 2 miliar.
“Kapan stunting-nya akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah semuanya. Kalau 10 miliar itu anggarannya, mestinya yang untuk lain-lainnya itu 2 miliar, yang 8 miliar itu ya untuk langsung telur, ikan, daging, sayur, berikan ke yang stunting,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.