Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reaksi Budiman Sudjatmiko Dipecat dari PDI-P: Akhir dari Satu Episode dalam Hidup Saya

Kompas.com - 25/08/2023, 10:49 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Budiman Sudjatmiko mengatakan, pemecatannya dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebagai penanda babak baru dalam kehidupannya.

"Ini adalah akhir dari satu episode dalam hidup saya dan saya tentu akan memulai episode berikutnya, bagian dari perjalanan panjang saya sebagai manusia politik sejak saya remaja," kata Budiman saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/8/2023) malam.

Budiman mengatakan, dia menerima surat pemecatan sebagai kader dari DPP PDI-P.

Dia menjelaskan, surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: PDI-P Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko gara-gara Dukung Prabowo

Ia menuturkan, surat itu diterima oleh sang anak dan langsung dikirimkan kepadanya melalui sebuah foto.

"Diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh Ibu Megawati," ujar Budiman seraya terbata.

Mantan aktivis Pro Demokrasi itu enggan berkomentar panjang terkait surat pemecatan yang diterimanya.

"Enggak ada komentar. Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," ucap Budiman.

Baca juga: Soal Budiman Sudjatmiko, PDI-P: Partai Sebesar Kami Tak Akan Berkurang karena 1 Orang Keluar

 

Diberitakan sebelumnya, Budiman dianggap berseberangan dengan instruksi Megawati Soekarnoputri.

Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bakal capres yang diusung PDI-P. Namun, Budiman memilih mendukung bakal capres Prabowo Subianto yang menjadi pesaing Ganjar.

Bentuk dukungan Budiman terhadap Prabowo adalah dengan membentuk kelompok relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu).

Oleh karena itu, PDI-P memberikan opsi kepada Budiman, yaitu antara dipecat dari partai atau mengundurkan diri.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko: Surat Pemecatan Diterima Putri Saya yang Diberi Nama oleh Megawati

Pada Senin (21/8/2023), DPP PDI-P berencana memberikan sanksi kepada Budiman. Namun, hal itu tidak jadi dilakukan karena DPP tengah fokus membahas elektabilitas Ganjar yang sedang meningkat dilihat dari dua hasil survei nasional, yaitu Indikator Politik dan Litbang Kompas.

Hasto Kristiyanto di Yogyakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa DPP PDI-P akan mengirimkan surat kepada Budiman.

(Penulis : Nicholas Ryan Aditya | Editor : Sabrina Asril)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com