PDI-P Resmi Pecat Budiman Sudjatmiko gara-gara Dukung Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Budiman Sudjatmiko telah menerima surat pemecatan sebagai kader dari DPP PDI-P. Surat itu diterima Budiman pada hari ini, Kamis (24/8/2023).

"Sudah, sudah (menerima). Iya benar (pemecatan)," kata Budiman saat dihubungi Kompas.com, Kamis malam.

Budiman menjelaskan bahwa surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ia menuturkan, surat itu diterima oleh sang anak dan langsung dikirimkan kepadanya melalui sebuah foto.

Baca juga: Budiman Sudjatmiko Akan Daftar ke PDI-P Lagi jika Dipecat karena Dukung Prabowo

"Diterima oleh putri saya yang kebetulan waktu kecil dikasih nama oleh Ibu Megawati," ujar Budiman seraya terbata.

Mantan aktivis Pro Demokrasi itu tidak berkomentar panjang terkait surat pemecatan yang diterimanya.

Ia hanya mengatakan bahwa surat itu menjadi penanda salah satu episode hidupnya sebagai manusia politik.

"Enggak ada komentar. Saya cuma mau bilang bahwa saya sudah menerima suratnya dan terima kasih untuk semuanya," ucap dia.

"Ini adalah akhir dari satu episode dalam hidup saya dan saya tentu akan memulai episode berikutnya, bagian dari perjalanan panjang saya sebagai manusia politik sejak saya remaja," sambung Budiman.

Diberitakan sebelumnya, nama Budiman belakangan dibicarakan oleh DPP PDI-P dan insan politik karena dia dianggap berseberangan dengan instruksi Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Soal Budiman Sudjatmiko, PDI-P: Partai Sebesar Kami Tak Akan Berkurang karena 1 Orang Keluar

Megawati telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang diusung PDI-P.

Namun, Budiman memilih untuk tidak mendukung Ganjar, melainkan Prabowo.

Dokumentasi Budiman Sudjatmiko Surat pemecatan dari DPP PDI-P terhadap Budiman Sudjatmiko yang ditandatangani oleh Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Kamis (24/8/2023).

Oleh karena itu, PDI-P memberikan opsi kepada Budiman, yaitu antara dipecat dari partai atau mengundurkan diri.

Pada Senin kemarin (21/8/2023), DPP PDI-P berencana memberikan sanksi pada Budiman. Namun hal itu tidak jadi dilakukan karena DPP tengah fokus membahas elektabilitas Ganjar yang sedang meningkat dilihat dari dua hasil survei nasional, yaitu Indikator Politik dan Litbang Kompas.

Hasto Kristiyanto di Yogyakarta beberapa waktu lalu menyebutkan jika DPP PDI-P akan mengirimkan surat kepada Budiman.