Jokowi Tegaskan Indonesia Belum Gabung Jadi Anggota BRICS

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia saat ini belum menjadi anggota baru dari organisasi BRICS.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan pada Kamis (24/8/2023).

"Untuk menjadi anggota baru dari BRICS suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Semua harus menyampaikan surat itu. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut," ujar Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Presiden lantas menjelaskan mengapa surat keinginan untuk bergabung itu belum diserahkan oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Ajak Negara Berkembang Bersatu, Jokowi: Hilirisasi Tidak Boleh Dihalangi

Menurutnya, pemerintah ingin mengkaji terlebih dulu tentang keanggotaan BRICS.

Selain itu, Indonesia juga akan mengkalkulasi mengenai berbagai hal terkait keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Oleh karena itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia tidak ingin terburu-buru bergabung menjadi anggota BRICS.

"Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dulu. Kita tidak ingin tergesa-gesa dan juga hubungan kita dengan lima negara anggota BRICS juga sangat baik dan terutama di bidang ekonomi," kata Jokowi.

Baca juga: Bicara di KTT BRICS, Jokowi: Saya Hadir Bukan Hanya sebagai Pemimpin Indonesia

BRICS merupakan blok ekonomi yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.

Organisasi ini disebut-sebut tandingan dari blok negara-negara ekonomi maju G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Prancis, Italia, Inggris, Jepang, Kanada, dan Jerman.

Kedatangan Presiden Jokowi di KTT BRICS kali ini disebut atas undangan dari penyelenggara acara tersebut.

Dalam KTT pada Kamis, Presiden Jokowi sempat memberikan pidato singkatnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara menyinggung soal tatanan ekonomi dunia yang tidak adil bagi negara miskin dan berkembang.

"Yang Mulia, sebelum kita membahas berbagai kerja sama ada satu hal yang mendasar yang harus kita sepakati. Semua dari kita harus konsisten menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia," ujar Jokowi dilansir siaran langsung YouTube resmi The Presidency of Republic South Africa, Kamis.

Baca juga: Berbicara di KTT BRICS, Jokowi Singgung Tatanan Ekonomi Dunia yang Tak Adil

"Kita semua melihat tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, gap pembangunan semakin lebar, rakyat miskin dan kelaparan semakin bertambah dan situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan," katanya lagi.

Oleh karenanya, Presiden Jokowi mengajak negara-negara berkembang harus bersatu untuk memperjuangkan hak-haknya.

Ia juga mengajak agar negara berkembang menolak diskriminasi perdagangan.

"Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Kita semuanya harus terus menyuarakan kerja sama yang setara dan inklusif," ujar Jokowi.

"BRICS dapat menjadi bagian terdepan untuk memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia yang lebih adil," katanya lagi.

Baca juga: Ajak Negara Berkembang Bersatu, Jokowi: Hilirisasi Tidak Boleh Dihalangi

Lebih lanjut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat ini dunia seakan bergerak tanpa kompas yang jelas.

Di sisi lain, perang dan konflik telah menyebabkan tragedi kemanusiaan. Kemudian, krisis pangan yang telah mengakibatkan puluhan juta orang jatuh miskin.

Ditambah lagi, adanya ancaman perubahan iklim yang mengintai umat manusia.

"Dari pandemi (Covid-19) kita telah diajarkan bahwa krisis gobal tidak akan bisa selesai kalau kita bekerja sendiri-sendiri atau oleh sekelompok negara saja. Dibutuhkan kolaborasi dan solidaritas bersama untuk mengatasinya," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa kehadiran bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia saja. Melainkan, sebagai sesama pemimpin negara global south yang mewakili 85 persen populasi dunia.

"Kehadiran saya di sini juga didasari keinginan untuk terus menghidupkan Spirit Bandung yang masih sangat relevan sampai saat ini, di mana solidaritas, soliditas dan kerja sama antar negara berkembang perlu terus diperkuat," katanya.

Baca juga: Dari BRICS Menjadi BRICS+, Kelompok Ekonomi yang Kian Diminati Negara-negara Berkembang