Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Indonesian Insight Kompas
Kelindan arsip, data, analisis, dan peristiwa

Arsip Kompas berkelindan dengan olah data, analisis, dan atau peristiwa kenyataan hari ini membangun sebuah cerita. Masa lalu dan masa kini tak pernah benar-benar terputus. Ikhtiar Kompas.com menyongsong masa depan berbekal catatan hingga hari ini, termasuk dari kekayaan Arsip Kompas.

Apa Rasanya Jadi Ganjar Pranowo pada Hari Ini?

Kompas.com - 24/08/2023, 16:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

GANJAR Pranowo. Dia diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)—partai pemenang Pemilu 2019 sekaligus partainya presiden berkuasa—, Jumat (21/4/2023), untuk menjadi bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024

Seusai deklarasi pengusungan Ganjar, banyak kalangan berharap akan ada kejutan dari PDI-P. Deklarasi ini bahkan disebut bakal menjadi penentu peta koalisi pengusung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pemilu Presiden 2024.

Baca juga: Menunggu Kejutan PDI-P: Antara 2 PR Ganjar dan Cawe-cawe Jokowi

Pekan ini, empat bulan berlalu sejak pengusungan Ganjar. Tak ada kejutan sejauh ini. Ganjar pun belum punya pendamping bakal calon wakil presiden. Koalisi untuk mengusungnya juga masih penuh ketidakpastian. 

Sekali lagi, PDI-P memang tidak harus punya koalisi. Berbekal perolehan kursi dari Pemilu Legislatif 2019, partai ini sudah memenuhi syarat untuk mengusung sendiri pasangan bakal calon di Pemilu Presiden 2024. Namun, apa iya langkah ini akan ditempuh PDI-P?

Baca juga: Balik Arah PSI: Dulu Paling Awal Deklarasi Ganjar Capres, Kini Tarik Dukungan

 

Yang justru lebih dulu mewujud di permukaan adalah koalisi gemuk mengusung kompetitor Ganjar, Prabowo Subianto.

Empat partai pemilik kursi di DPR hasil Pemilu 2019 sudah melakukan deklarasi bersama mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden di Pemilu Presiden 2024.

Keempat partai itu adalah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Itu juga belum ada bakal calon wakil presidennya. 

Baca juga: Setelah Deklarasi Bersama 4 Partai Mengusung Prabowo Subianto...

Lalu, yang sekarang masih lebih misterius adalah kepastian pencalonan Anies Baswedan.

Sejak awal, tiga partai pemilik kursi di DPR disebut hendak mengusung Anies sebagai bakal calon presiden, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Kepastian posisi koalisi ini masih saja tarik ulur, malah muncul wacana baru menduetkan Anies dengan Ganjar, di posisi Anies sebagai bakal calon wakil presiden.

Sontak pro dan kontra pun bertaburan. Terlebih lagi, wacana disebut datang dari kubu PDI-P. 

Baca juga: Respons Wacana Duet dengan Ganjar, Anies: Jadi Koalisi Dulu, Baru Ada Pembahasan

Di tengah segala ketidakpastian ini, Ganjar tampaknya masih ada di tengah pusaran isu. Setidaknya, dia tetaplah berstatus sebagai bakal calon yang telah dideklarasikan hendak diusung partai pemenang pemilu sebelumnya.

Lalu, spontan Kompas.com bertanya ke Ganjar, Kamis (24/8/2023), "Apa rasanya menjadi panjenengan (Anda) hari ini?"

Tak dinyana, jawaban sama spontannya datang dari Ganjar. "Biasa saja, seperti hari-hari yang saya lalu. Nothing special," jawab dia.

Baca juga: Soal Wacana Duetkan Ganjar dengan Anies, Plt Ketum PPP: Ya Sah-sah Saja

Apakah artinya masih benar-benar akan ada kejutan dari pengusungan Ganjar sebagai bakal calon presiden oleh PDI-P?

Terlebih lagi, survei terkini Litbang Kompas yang dipublikasikan di harian Kompas edisi 21 Agustus 2023 juga belum memotret kans dominasi kandidat tertentu. Ini bila melihat tren naik-turun elektabilitas beserta rentang margin of error yang digunakan di survei itu. 

Tren elektabilitas tiga kandidat bakal calon presiden ketika diperhadap-hadapkan, dengan survei terakhir digelar Litbang Kompas pada kurun 27 Juli - 7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden dari seluruh Indonesia, menggunakan margin of error 2,65 persen.ARSIP KOMPAS Tren elektabilitas tiga kandidat bakal calon presiden ketika diperhadap-hadapkan, dengan survei terakhir digelar Litbang Kompas pada kurun 27 Juli - 7 Agustus 2023, melibatkan 1.364 responden dari seluruh Indonesia, menggunakan margin of error 2,65 persen.

Sepertinya, warga +62 masih harus bersabar menanti kepastian sosok yang akan jadi bahan coblosan di Pemilu Presiden 2024.

Dengan masa kampanye yang hanya 75 hari setelah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemanasan pengenalan para kandidat pun rasanya tak kunjung "mendidih".

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com