Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah Sebut Gibran sebagai Kader PDI-P yang Paham Fatsun Politik

Kompas.com - 24/08/2023, 15:31 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Perekonomian Said Abdullah menilai bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDI-P yang paham akan fatsun atau sopan santun politik.

Pernyataan tersebut disampaikan Said saat menanggapi kehadiran Gibran dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Ia menilai, kedatangan Gibran ke Kopdarnas PSI bertindak sebagai kepala daerah yang dianggap sukses.

Pasalnya, dalam acara tersebut, Gibran sempat menyatakan bahwa PSI memiliki banyak kader muda yang gigih dalam politik. Ia juga sempat menyebut bahwa PDI-P punya kader-kader muda yang hebat berpolitik.

Baca juga: PSI Minta Maaf ke Gibran karena Ada Kader yang Coba Pakaikan Jaket Partai

“Saya melihat di acara itu Mas Gibran lebih banyak memosisikan diri sebagai pihak yang sedang memberikan sharing session, dan memberi apresiasi karena PSI saat itu menjadi bagian dari pendukung kontestasinya saat running pada pemilihan wali kota (pilwali) di Surakarta,” imbuh Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi masalah bagi PDI-P. Justru, partai berlogo banteng ini mengartikan Gibran sebagai kader dengan kapasitas dan integritas mumpuni karena telah diakui oleh partai lain.

Selain itu, kata Said, Gibran juga membawa semangat persatuan kepada segenap pihak.

“Oleh sebab itu, kalau kedatangan Mas Gibran ke berbagai acara partai politik (parpol) selain PDI-P kami maknai sebagai cara kepemimpinan beliau yang supel, mudah bergaul, dan merangkul banyak pihak,” ujarnya.

Baca juga: PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan

Model kepemimpinan tersebut, lanjut Said, bisa menjadi teladan dan cerminan kepemimpinan yang dibutuhkan pada masa depan yang penuh tantangan.

Ia menegaskan bahwa persatuan menjadi modal dasar pembangunan kerja gotong royong sebagai jiwa penting Pancasila.

“Pada penyampaiannya, Mas Gibran juga mengajak anak-anak muda untuk tidak alergi politik. Beliau mengajak anak-anak muda (untuk) berpartisipasi semakin banyak pada ranah politik,” ucap Said.

Ajakan tersebut, menurutnya, akan menumbuhkan demokrasi lebih baik ke depannya. Artinya, jika semakin banyak generasi muda yang "melek" politik, para pemilih dan yang dipilih pun akan semakin berkembang dan memiliki literasi politik yang baik.

Baca juga: Politik Dumping: Pengertian dan Contohnya

Lebih lanjut, Said menjelaskan bahwa kepedulian sangat berbeda dengan mobilisasi.

Mobilisasi, kata dia, cenderung pragmatis dan sekadar dihadirkan tanpa tahu maksud atau tujuan sebenarnya, sedangkan kepedulian mensyaratkan kematangan politik yang kian berkualitas.

“Saya justru menyayangkan Panitia Kopdarnas PSI yang tidak mengerti etika politik. Mereka sudah sangat paham bahwa Mas Gibran adalah kader PDI-P, lantas kenapa mereka memakaikan seragam PSI yang notabene Mas Gibran bukan kader PSI. Hal ini tentu tidak elok,” jelas Said.

Baca juga: Penarikan Dukungan PSI Dinilai Lemahkan Optimisme Koalisi Ganjar

Di samping itu, ia menyatakan penghormatan kepada Gibran yang menolak memakai seragam partai lain.

Said sendiri juga menghargai Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha Djumaryo yang memakai etika politik bahwa Gibran adalah kader PDI-P.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com