Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Duetkan Ganjar dengan Anies, Plt Ketum PPP: Ya Sah-sah Saja

Kompas.com - 23/08/2023, 16:45 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, sah-sah saja apabila ada wacana menduetkan bakal calon presiden (capres) dari PDI-P Ganjar Pranowo dengan bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk pemilihan presiden (Presiden) 2024.

Menurut Mardiono, wacana menduetkan Ganjar dan Anies merupakan bentuk pemikiran politik. Meskipun, PPP diketahui terus mendorong Sandiaga Uno menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar.

"Sampai sekarang belum ada pembahasan (di internal koalisi mengenai wacana itu). Tapi, kemudian wacana-wacana ini muncul dari pikiran-pikiran apakah itu para tokoh, para ahli, ya sah-sah saja," ujar Mardiono kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2023)..

"Memang kan saat ini memang sedang berada dalam tahun politik ya. Di dalam tahun politik itu memang sebaiknya di dalam negara demokrasi, ya setiap anak bangsa hadir ya, andil untuk memberikan pemikiran-pemikiran politik. Tentu ini ada salurannya ya. Pemikiran politik itu juga harus disampaikan melalui saluran-saluran yang konstitusional. Jadi sah-sah saja," katanya lagi.

Baca juga: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Bersaing Ketat

Bahkan, Mardiono mengatakan, PPP mendorong agar pikiran-pikiran yang seperti itu lahir dari semua elemen bangsa. Sebab, ke depannya Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar.

"Tentu ya, kalau negara kita sebagai negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Bahwa masa depan rakyat adalah ditentukan oleh pilihan besok itu manakala memilih pemimpin yang tepat, ya Insya Allah bangsa ini akan bisa mengantarkan kesejahteraan kita, membangun negara yang kuat sebagaimana yang kita harapkan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardiono menegaskan bahwa sampai saat ini partai politik masih tetap konsisten dengan dua hal. Pertama, mendukung atau ke arah bergabung dengan PDI-P.

Kedua, mendukung mencalonkan Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno.

Baca juga: Ganjarian Spartan: Duet Ganjar-Anies Wacana Pribadi Said Abdullah, Bukan Pernyataan PDI-P

"Tapi, sekali lagi PPP tidak dalam konteks memutuskan, tapi memperjuangkan, menawarkan. Yang kita tawarkan itu juga atas kriteria-kriteria bukan karena namanya atau bukan karena personality-nya," kata Mardiono.

"Tapi, karena misalnya ini track record politiknya ini ya, track record rekrutmennya ini mereka memiliki track record kepribadian ini, dan kemampuan ini dan lain sebagainya. Nah itulah yang kita tawarkan kepada partai-partai koalisi atau partai-partai yang menjalin kerja sama politik itu," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menegaskan bahwa pihaknya tak mau meremehkan bakal capres dari KPP, Anies Baswedan, meskipun Ganjar memenangkan skema head to head melawan Anies sebagaimana hasil survei Litbang Kompas.

Bahkan, Said mengatakan, Anies dan Ganjar sama-sama sosok yang cerdas.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas," ujar Said saat dimintai konfirmasi pada 21 Agustus 2023.

Baca juga: Duet Ganjar-Anies pada Pilpres 2024 Dinilai Ideal, Pengamat: Mereka Saling Melengkapi

Said mengungkapkan, Anies dan Ganjar merupakan satu almamater. Keduanya adalah lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Oleh karena itu, Said membayangkan Anies dan Ganjar bersatu pada Pilpres 2024.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com