Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pertarungan" Sengit Bacaleg Dapil Sumut I: Menteri, Eks Gubernur, hingga Mantan Wakapolri

Kompas.com - 23/08/2023, 11:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara (Sumut) I bakal jadi arena “pertarungan” sengit pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

Pasalnya, sejumlah tokoh mulai dari menteri, anggota DPR, mantan kepala daerah, hingga mantan Wakapolri mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) di dapil yang meliputi Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang itu.

Nama-nama pesohor tersebut tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Pemilu 2024 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1039 Tahun 2023.

Baca juga: KPU Dikritik Kurang Progresif karena Tak Jamin Semua Caleg Umumkan CV

Dari kalangan menteri, misalnya, ada sosok Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang maju lewat PDI Perjuangan.

Lalu, dari ranah Parlemen, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mencalonkan diri lewat Partai Golkar. Ada pula Prananda Surya Paloh, anggota Komisi I DPR yang juga putra dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Masih dari kalangan legislator, ada nama Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring.

Baca juga: Puan Maharani Maju Caleg Dapil Jateng V, Putrinya di Dapil Jateng IV

Sementara, dari figur kepala daerah, mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi maju sebagai caleg Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Lalu, sosok tiga mantan Wali Kota Medan yakni Rahudman Harahap, Abdillah, dan Akhyar Nasution juga berlaga di Dapil Sumut I. Rahudman Harahap dan Abdillah maju lewat Partai Nasdem, sedangkan Akhyar Nasution dari Partai Demokrat.

Tokoh lain yang juga mencalonkan diri lewat dapil ini, di antaranya, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mantan anggota DPR RI sekaligus aktor Ruhut Sitompul, hingga Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan.

Baca juga: Ramai-ramai Pesohor Jadi Caleg Dapil Jabar XI: Mulan Jameela, Ali Syakieb, dan Didi Riyadi

Tak hanya itu, Dapil Sumut I juga diisi oleh sejumlah petahana anggota DPR yang kembali mencalonkan diri sebagai legislator. Berikut beberapa nama caleg di Dapil Sumut I:

Partai Gerindra

  • Muhammad Husni - anggota Komisi VIII DPR RI

PDI Perjuangan

  • Yasonna Laoly - Menkumham Kabinet Indonesia Maju
  • Sofyan Tan - anggota Komisi X DPR RI
  • Ruhut Poltak Sitompul - mantan anggota DPR RI, aktor

Partai Golkar

  • Meutya Hafid - Ketua Komisi I DPR RI
  • Sultan Pasha Djorghi - aktor

Partai Nasdem

  • Prananda Surya Paloh - anggota Komisi I DPR, putra Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh
  • Rahudman Harahap - Wali Kota Medan periode 2010-2013
  • Abdillah - Wali Kota Medan periode 2000-2008
  • Oegroseno - Wakapolri masa jabatan 2013-2014

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  • Tifatul Sembiring - Ketua Fraksi PKS, mantan Menkominfo, mantan Presiden PKS
  • Hidayatullah - anggota Komisi XI DPR RI

Partai Amanat Nasional (PAN)

  • Mulfachri Harahap - anggota Komisi III DPR RI

Partai Demokrat

  • Hendrik Sitompul - anggota Komisi VII DPR RI

Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

  • Tengku Erry Nuradi - mantan Gubernur Sumatera Utara

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  • Ade Irfan Pulungan - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP)

Baca juga: Kaget Anggota DPR Termuda Hillary Lasut Jadi Caleg Demokrat, Nasdem: Dia Punya 2 KTA

Untuk diketahui, KPU menetapkan total 9.925 bakal caleg dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR RI pada Jumat (18/8/2023).

Sebanyak 9.925 bakal caleg tersebut merupakan hasil dari 10.323 nama bacaleg yang didaftarkan pada Mei 2023 lalu.

Setelah DCS diumumkan, masyarakat bisa memberikan tanggapan dan masukan hingga 28 Agustus 2023. Tanggapan dan masukan yang dimaksud seperti rekam jejak bakal caleg, latar belakang pendidikan, dan lainnya.

Atas tanggapan tersebut, KPU akan melakukan klarifikasi, sebelum menetapkan nama-nama bakal caleg dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada November mendatang.

Adapun hari pemungutan suara pemilu legislatif digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 berbarengan dengan pemilu presiden.

Baca juga: Sesalkan Jaksa Agung dan Mahfud, ICW: Pernyataan soal Tunda Periksa Capres-Caleg Menyesatkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com