Komisi II DPR dan Pemerintah Rapat soal Revisi UU IKN, Bakal Bentuk Panja

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR dan pemerintah menggelar rapat kerja mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hari ini, Senin (21/8/2023).

Kedua belah pihak akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk revisi UU IKN.

Pantauan Kompas.com di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, hadir sejumlah perwakilan dari pemerintah dalam rapat mengenai revisi UU IKN ini.

Di antaranya seperti Mendagri Jenderal (Purn) Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, serta Wamenkeu Suahasil Nazara.

Baca juga: Cek Fakta Sepekan: Hoaks Ganjar Ditangkap, Polisi China untuk IKN

Sementara itu, dari pihak DPR, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia tampak memimpin rapat. Doli langsung membuka rapat dengan memberi kata pengantar.

Doli mengatakan, rapat hari ini akan berlangsung singkat. Di akhir rapat, mereka akan membentuk panja.

“Rapat kerja untuk membahas rancangan UU hari ini rapatnya tidak perlu terlalu lama. Karena yang pertama adalah, pengantar ketua rapat, ini sedang berlangsung. Kemudian meminta kepada pemerintah untuk melakukan penjelasan pemerintah atas RUU ini," jelas Doli.

"Kemudian nanti ada penyerahan draf RUU. Kemudian nanti kita sepakati untuk pembentukan panja,” imbuhnya.

Rancangan UU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah masuk dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2023.

Hal tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2022-2023 pada 15 Desember 2022.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah sudah mengikuti aturan dalam proses revisi UU IKN.

Baca juga: Pembangunan IKN Tahap I Diproyeksi Capai 70 Persen di Akhir 2023

Yasonna lantas mengatakan bahwa revisi UU IKN ini mendesak dilakukan.

Dia mengungkapkan, revisi UU IKN perlu dilakukan supaya pembangunan di ibu kota baru bisa berjalan dengan baik.

Menurut dia, pemerintah harus berkomitmen dalam membangun ibu kota baru.

"Ada beberapa hal yang disempurnakan. Ini kan hanya penyempurnaan sedikit saja, tata kelola, keberlanjutan," kata Yasonna.