Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nostalgia Demokrat dan PDI-P, Menang Pilpres 2004 dan 2014 dengan Koalisi Ramping

Kompas.com - 14/08/2023, 18:14 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi pendukung Prabowo Subianto untuk Pemilu 2024 kian gemuk. Menteri Pertahanan itu kini mengantongi dukungan dari empat partai politik Parlemen.

Mulanya, Prabowo menyatakan kesiapan maju sebagai bakal calon presiden (capres) Partai Gerindra pada Agustus 2022 lalu. Rencana tersebut didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Tepat 12 Agustus 2023, Gerindra dan PKB menyepakati kerja sama pembentukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Setahun berselang, gerbong koalisi pendukung Prabowo mendapat tambahan amunisi. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) turut menyatakan dukungan buat Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Baca juga: Koalisi Prabowo Makin Gemuk, Kalla: Tak Jamin Menang...

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non Parlemen yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Dengan resminya kerja sama keempat partai, maka, kubu Prabowo menjadi koalisi partai politik paling gemuk di antara dua poros politik lainnya.

Pasalnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung pencapresan Anies Baswedan hanya diisi oleh tiga partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Koalisi ini juga didukung oleh Partai Ummat, partai politik non Parlemen besutan Amien Rais.

Sementara, Ganjar Pranowo hanya didukung oleh dua partai politik Parlemen yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta dua parpol non Parlemen meliputi Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Namun demikian, baik kubu Ganjar maupun kubu Anies tak ambil pusing dengan ini. Kedua pihak optimistis memenangkan kontestasi meski bertarung dengan koalisi ramping.

Baca juga: Prabowo Disokong 4 Parpol Parlemen, Sandiaga: Yang Penting Dekat dengan Rakyat

Koalisi ramping

Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah, misalnya, menyebut bahwa pada Pilpres 2014, PDI-P mengusung Joko Widodo dan Jusuf Kalla bersama koalisi yang ramping. Namun, koalisi ini mampu mengalahkan Prabowo yang kala itu berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Padahal, Prabowo-Hatta didukung oleh sejumlah partai besar, tak terkecuali Demokrat yang saat itu menjadi partai penguasa.

"2014 juga kami ramping, kami menghadapi capres-cawapres yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa waktu itu," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Pak Hatta Rajasa kan besannya Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada waktu itu. Kami partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu, hanya dengan Nasdem, PKB, dan Hanura," ujar dia.

Berkaca dari hal ini, Basarah tak menganggap serius persoalan besar kecilnya dukungan dari partai politik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com