Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kawal Pemilu 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata hingga Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Kompas.com - 09/08/2023, 14:28 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengungkap beragam upaya kepolisian mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Sandi dalam acara Diskusi Media dan Aturan Pemberitaan Kampanye Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Dewan Pers, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

Ia mengatakan, ada beberapa perintah langsung dari Kapolri untuk menyiapkan keamanan Pemilu 2024, seperti kesiapan personel, sara-prasarana, dan komunikasi dengan masyarakat.

"Kepolisian menyiapkan dengan berbagai rencana operasi untuk kesiapan Pemilu. Pertama, operasi Mantap Brata, itu menjadi bagian rutin setiap Pemilu. Polri pasti akan melaksanakan Mantap Brata untuk pengamanan penyelenggaraan Pemilu," kata Sandi.

Baca juga: Peraturan KPU Sebut Materi Kampanye Pemilu 2024 Harus Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Kedua, yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) anti politik uang.

Satgas ini dibentuk untuk mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) akibat adanya politik uang.

"Satgas ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi situasi atau kondisi karena money politic menyebabkan gangguan kamtibmas, menyebabkan kegaduhan dan akhirnya membuat Pemilu yang tidak fair," ujar Sandi.

Baca juga: Gelar Operasi Mantap Brata, Polri Akan Buat Pengamanan Pemilu 2024 secara Detail

Persiapan ketiga, Polri disebut menyiapkan Satgas Nusantara yang bertujuan untuk bekerja sama dengan seluruh stakeholder lainnya untuk menciptakan keamanan.

Selain itu, Satgas Nusantara juga ditugaskan mencegah terjadinya polarisasi, mencegah kampanye hitam dan informasi hoaks yang timbul karena Pemilu 2024.

"Jadi kunci utama agar Pemilu berjalan sehat dan baik adalah keaman itu terjamin," kata Sandi.

"Dan dengan keamanan tadi, maka Insya Allah semua penyelenggaraan Pemilu dan rangkaiannya bisa kita tuntaskan bersama," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Ungkap Salah Satu Penyakit Pemilu, Mahfud: Banyak Politik Uang di KPU

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com