Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Operasi Mantap Brata, Polri Akan Buat Pengamanan Pemilu 2024 secara Detail

Kompas.com - 03/08/2023, 10:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

Polri juga memastikan pihaknya siap mengamankan jalannya pemilihan presiden (Pilpres), pemilihan legislatif (Pileg), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 agar dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Dengan membuat rencana pengamanan yang detail dan komprehensif, baik dari segi pola pengamanan, jumlah personel, dukungan anggaran bahkan cara bertindak apabila ada potensi gangguan agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan aman lancar dan demokratis," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Tunjukkan Keakraban dengan Ganjar, Anies: Lawan dalam Pemilu adalah Teman Demokrasi

Ramadhan mengatakan, Operasi Mantap Brata akan dijalankan secara terstruktur dan masif, yakni personel dari tingkat Mabes Polri hingga tingkat Polres jajaran akan turun langsung mengawal jalannya pemilu.

"Serta akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait dalam pengamanan pemilu," ujarnya.

Diketahui, Pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sedangkan pelaksanaan Pilkada serentak dilakukan pada 27 November 2024.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga mengingatkan jajarannya untuk menjaga stabilitas keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) jelang Pemilu 2024.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Langsung Tangkap Teroris yang Terdeteksi Akan Beraksi Jelang Pemilu 2024

Kapolri berharap polarisasi masyarakat selama Pemilu 2019 tidak kembali terulang di tahun depan.

Listyo Sigit lantas menggambarkan situasi selama Pemilu 2019. Ia mencontohkan saat itu muncul kelompok-kelompok dengan istilah kampret, kadrun, hingga cebong.

"Mungkin kalau rekan rekan melihat di medsos ada cebong ada kampret, ada kadrun. Terus sekarang apa lagi? Jadi itu terus terjadi di grassroot. Mungkin di elite itu segera mudah, hari ini berantem, besok salaman, rangkul-rangkulan, tapi di bawah tidak," kata Kapolri dalam Upacara Wisuda STIK Tahun 2023 pada 21 Juni 2023.

Mantan Kabareskrim itu juga menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu mengingatkan agar semua pihak siap melaksanakan pemilu serentak.

Apalagi, saat ini provinsi di Tanah Air sudah resmi bertambah menjadi 38.

"Jumlah pemilihnya juga bertambah, parpolnya juga bertambah sehingga tentunya ini menjadi tugas berat," ujar Listyo Sigit.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi Dianggap Tak Adil di Pemilu 2024, Seharusnya Tak Ada Pihak yang Ditinggalkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com