Ungkap Salah Satu Penyakit Pemilu, Mahfud: Banyak Politik Uang di KPU

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa masih banyak politik uang di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan pemilu.

Hal itu disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan kunci pada acara forum diskusi sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (8/8/2023).

Awalnya, Mahfud mengungkapkan salah satu penyakit dalam pemilu yang harus diantisipasi mulai dari sekarang.

"Kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan," kata Mahfud, dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Selasa.

Baca juga: Mahfud: Pemilu Bukan dari Rakyat, oleh Oligarki, untuk Elite

"Banyak (politik uang), ada yang borongan melalui 'botoh-botoh', melalui pejabat di desa, di kecamatan, di KPU. Banyak lho di KPU meskipun sudah independen," ujarnya lagi.

Politik uang yang melibatkan KPU, menurut Mahfud, bahkan sampai di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

"(KPU) itu ada sampai ke daerah bahkan di tingkat TPS itu sebenarnya orang-orangnya KPU semua," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, KPU beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) merupakan institusi negara di rumpun eksekutif, tetapi tidak dipimpin oleh presiden.

"Jadi jangan salah, kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pemilu lalu yang digugat KPU bukan pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi," ujar Mahfud.

Baca juga: KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 Tak Terganggu Uji Materi Batas Usia Capres di MK

"Mengapa begitu? Ya biar KPU-nya independen tidak seperti dulu menjadi bagian dari kekuatan eksekutif yang dipimpin oleh presiden," katanya lagi.

Sebelumnya, KPU RI juga mengakui bahwa politik uang masih menjadi pekerjaan rumah di penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU Idham Holik dalam rapat koordinasi tahunan bersama Pusat Pelaporan Analisi dan Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Januari 2023.

“Kenapa kampanye politik masih mahal, kenapa dalam pemilu selalu dibayar-bayari, itu kan uang yang sangat besar. Memang ada budaya yang harus kita pangkas, yakni budaya pragmatisme politik pada saat kampanye,” kata Idham.

Baca juga: Daftar Partai Politik Pemilu 2024