Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Digitalisasi Disebut Bisa Cegah Orang Korupsi, Novel Baswedan: Salah Kaprah!

Kompas.com - 04/08/2023, 20:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyatakan, pandangan yang menyebut KPK sebaiknya fokus pada pencegahan, bukan hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT), adalah salah kaprah.

"Kenapa saya bilang salah kaprah, kalau orang berpikir dengan digitalisasi, dengan sistem maka bisa membuat orang tidak bisa berbuat korupsi, salah, siapa yang bilang?" kata Novel dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (4/8/2023).

Novel menuturkan, pengadaan barang dan jasa lewat sistem digital seperti e-katalog dan e-procurement memang punya tujuan yang baik.

Baca juga: Novel Baswedan: Keterlaluan, Pimpinan KPK Salahkan Penyelidik yang OTT Pejabat Basarnas

Lewat sistem tersebut, orang-orang yang berkepentingan diharapkan tidak perlu saling bertemu sehingga menutup celah terjadinya suap dan korupsi. Namun, Novel mengungkapkan, sistem tersebut nyatanya masih bisa diakali sehingga korupsi pun tetap terjadi.

"Sebaik apa pun sistem, sebaik apa pun alat atau digitalisasi, ada orang di belakangnya yang mengendalikan dan orang itu ketika tidak mempunyai integritas, dia bisa membikin celah atau mengakali suatu sistem," kata Novel.

Oleh sebab itu, Novel menegaskan bahwa upaya memberantas korupsi lewat penindakan harus tetap dilakukan, di samping pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat.

"Tentunya untuk bikin jera itu bukan sekadar hukuman saja, tapi juga bagaimana caranya orang yang berbuat korupsi itu hasil korupsinya juga ditarik semua untuk negara dan ada hukuman denda yang betul-betul membuat jera," kata Novel.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyinggung sikap masyarakat yang berharap KPK sering menangkap koruptor lewat OTT. Padahal, kata Luhut, KPK punya fungsi pendidikan dan pencegahan di samping penindakan.

"Nah kita senangnya itu selalu lihat drama penindakan. Itu yang menurut saya tidak boleh," kata Luhut, di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Baca juga: Firli Bahuri Sowan ke Kapolri, Novel Baswedan: Ketakutan Kejahatannya Sedang Diproses

Menurutnya, fungsi yang harus lebih ditonjolkan KPK adalah pencegahan melalui digitalisasi sistem seperti e-katalog.

KPK juga disebut telah membuat sistem berbasis elektronik yang berhasil mencegah kecurangan dan menghemat ratusan triliun uang negara, serta meningkatkan pendapatan pajak.

"Itu (fungsi KPK) dilihat jangan drama-drama saja tadi ditangkap. Kalau kurang jumlahnya ditangkap (dianggap) berarti enggak sukses. Saya sangat tidak setuju, kampungan itu menurut saya. Itu ndeso, pemikiran modern makin kecil yang ditangkap tapi makin banyak penghematan itu yang sukses," kata Luhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com