Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Perintahkan Langsung Tangkap Teroris yang Terdeteksi Akan Beraksi Jelang Pemilu 2024

Kompas.com - 28/07/2023, 18:07 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk langsung menangkap orang-orang yang terdeteksi ingin melakukan aksi terorisme jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Listyo Sigit menekankan bahwa anggotanya di lapangan akan mendapatkan back up dari TNI dalam melakukan penegakan hukum kepada para teroris.

Hal tersebut disampaikan Kapolri usai menghadiri peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-13 BNPT di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (28/7/2023).

Awalnya, Listyo Sigit memaparkan Densus 88 terus melakukan kegiatan preventif strike untuk mengganti langkah-langkah soft approach dan hard approach yang dilakukan selama ini.

Baca juga: KPU Mulai Simulasi Bongkar Muat hingga Pengepakan Logistik Pemilu 2024

Ia lantas memamerkan Polri yang berhasil membuat pelaksanaan KTT G20 beberapa waktu lalu lancar tanpa gangguan teroris.

"Kegiatan ini kita lakukan dalam menghadapi berbagai event internasional, antara lain KTT 20 dan KTT Asean kemarin. Dan alhamdulillah bahwa di event-event besar tersebut, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tidak terjadi letupan sekecil apa pun," ujar Listyo Sigit.

Kemudian, ia menjelaskan bahwa dalam menghadapi tahun Pemilu 2024 yang akan segera tiba, strategi tersebut harus terus dilanjutkan.

Listyo Sigit menegaskan, Polri sudah memahami bahwa ada potensi yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang telah terafiliasi dengan kelompok teror untuk menumpang ke orang-orang yang berpotensi terpapar.

Baca juga: Kompolnas Akan Surati Kapolri Minta Klarifikasi soal Eks Penyidik KPK yang Punya Transaksi Rp 300 Miliar

Apalagi, ia mengatakan, orang-orang yang rentan ini juga mudah disusupi saat terjadi perbedaan pendapat konflik yang berujung pada isu SARA (suku, agama, ras, antargolongan).

Oleh karena itu, Listyo Sigit menegaskan pada jajarannya agar para teroris yang terdeteksi ingin melakukan aksi terorisme harus segera di tangkap.

"Tentunya terhadap yang potensial dan mengarah pada aksi-aksi yang tentunya akan berdampak membahayakan, mengganggu jalannya proses pemilu, kita melakukan penangkapan," katanya.

"Dan tentunya seluruh anggota kita didukung oleh Panglima TNI tentunya terus waspada, khususnya di wilayah-wilayah yang memang menjadi basis dari kelompok-kelompok yang selama ini kita pantau," ujar Listyo Sigit melanjutkan.

Untuk diketahui, Pemilu 2024 bakal digelar pada 14 Februari 2024, termasuk jadwal Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

Sementara itu, Pilkada 2024 bakal diselenggarakan serentak pada tanggal 27 November 2024.

Baca juga: BNPT Klaim Serangan Teroris di Indonesia Turun 89 Persen sejak 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com