"Serangan" Tajam AHY ke Pemerintahan Jokowi Usai Demokrat Mesra dengan PDI-P...

JAKARTA, KOMPAS.com - Lagi-lagi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melempar kritikan tajam ke pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Dalam pidato politiknya, Jumat (14/7/2023), AHY banyak bicara soal ekonomi negara yang menurutnya terus mengalami penurunan. Dia juga menyinggung tentang utang pemerintah yang terus meroket.

Bahkan, AHY turut menyoroti isu hukum dan demokrasi. Termasuk, menyentil Jokowi yang sempat terang-terangan cawe-cawe dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kritik pedas AHY ke Jokowi itu dilontarkan tak lama setelah dirinya memperlihatkan kemesraan dengan partai penguasa, PDI Perjuangan.

Baca juga: 5 Poin Pidato Politik AHY, Banyak Kritik Pemerintahan Jokowi

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani belum lama ini menyebut nama AHY dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo. Kedua elite partai juga sempat menggelar pertemuan pada pertengahan Juni lalu.

Bahkan, dari pertemuan tersebut, mencuat isu rekonsiliasi antara dua petinggi partai, Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun, toh setelah kehangatan itu, Demokrat tak surut menyentil kinerja penguasa. 

Ekonomi rendah, utang meroket

Dalam pidatonya, AHY keras mengatakan bahwa terjadi kemunduran ekonomi dalam 9 tahun terakhir. Menurutnya, angka pertumbuhan ekonomi tak seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandegan, dan bahkan kemunduran serius,” kata AHY.

“Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan, 7 persen hingga 8 persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19,” tuturnya.

Atas situasi tersebut, AHY menyebut, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah menurun, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Baca juga: Cawe-cawe Jokowi, Diingatkan SBY, Dikritik AHY

Pada saat ekonomi melemah, utang pemerintah melonjak. Akibat utang yang meroket, kinerja sejumlah BUMN pun menurun, jauh di bawah sasaran.

“Ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” ucapnya.

Per Maret 2023, sebut AHY, utang pemerintah mencapai lebih dari Rp 7.800 triliun. Akibatnya, porsi APBN untuk membayar cicilan dan bunga semakin besar.

AHY mengatakan, pemerintah tidak boleh selalu berdalih bahwa “rasio utang terhadap PDB” masih aman karena kurang dari 60 persen. Sebab, kemampuan fiskal pemerintah untuk membayar utang terbilang rendah dan membebani APBN.

Oleh karenanya, harus segera dilakukan pembatasan dan kontrol terhadap utang pemerintah serta BUMN. Sebab, katanya, banyak negara gagal akibat utang yang ugal-ugalan.

“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan utang BUMN yang terlalu besar. Banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang,” kata AHY.

Baca juga: AHY Bilang Tak Ada Godaan dari PDI-P untuk Tinggalkan Koalisi Perubahan

Infrastruktur

AHY juga menyoroti pembangunan infrastruktur oleh pemerintahan Jokowi. Dia heran pemerintah membangun infrastruktur secara besar-besaran ketika situasi ekonomi negara sedang tidak baik-baik saja.

“Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran,” katanya.