Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Rencanakan Rehabilitasi Mangrove, Pemerintah India Studi Banding ke Indonesia

Kompas.com - 14/07/2023, 17:39 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

Kepala BRGM Hartono menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan percepatan
rehabilitasi mangrove bukan hanya sekadar menanam mangrove kembali.

Baca juga: Mitigasi Kebakaran Lahan Gambut, BRGM Gelar Sekolah Lapang Petani Gambut

 

Pasalnya, kata dia, kegiatan ini juga melibatkan pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan dan kelembagaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini dilakukan karena mangrove mempunyai peranan penting dan bermanfaat untuk berbagai sektor.

Pertama, kata Hartono, karena mangrove mempunyai nilai budaya. Di daerah seperti Papua, masyarakat lokal menganggap mangrove dan fauna terkait, sebagai nenek moyang.

"Kedua, mangrove berfungsi sebagai pelindung daerah pesisir dari abrasi, gelombang kuat, badai, dan naiknya permukaan laut. Nilai perlindungan ini ditaksir berkisar antara 10.000 - 100.000 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap hektar per tahunnya," ujar Hartono,

Ketiga, lanjut Hartono, mangrove merupakan habitat penting dan tempat pembibitan ikan. Sekitar 55 persen biomassa ikan yang ditangkap di Indonesia berasosiasi kuat dengan mangrove.

Agenda studi banding ini rencananya akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kawasan Taman
Hutan Raya Mangrove di Provinsi Bali, tempat para pemimpin dunia melakukan penanaman
mangrove pada puncak acara G20 di Indonesia.

Kunjungan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama dan pemahaman lebih dalam akan ekosistem mangrove.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com