Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra: Bagi Prabowo, Jabatan Presiden Itu Alat untuk Capai Tujuan Bernegara

Kompas.com - 13/07/2023, 16:55 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menganggap jabatan presiden sebagai alat untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Prabowo telah berkontestasi untuk menjadi presiden pada tahun 2014 dan 2019, tetapi kalah. Kini, Prabowo mencoba maju lagi sebagai capres untuk Pemilu 2024.

"Kekuasaan itu bagi kami adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Makanya bagi Pak Prabowo, jabatan Presiden itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa," ujar Muzani dalam program Satu Meja seperti disiarkan Kompas TV, Rabu (12/7/2023) malam.

Muzani menyampaikan, untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara itu, sebuah partai harus mengajak pihak lain bekerja sama.

Baca juga: Pertemuan Megawati-Prabowo Bakal Bahas Peluang Kerja Sama PDI-P dengan Gerindra

Maka dari itu, ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ingin bekerja sama dengan Gerindra dalam menghadapi Pemilu 2024, Gerindra menyambut mereka secara terbuka dan senang hati.

Mereka lantas membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Prabowo sebagai capres.

"Demikian juga jika ada partai-partai lain, kami tetap menerima pandangan untuk bisa mencapai tujuan bernegara dan berbangsa secara bersama-sama," ujar dia.

Muzani menegaskan, partai dalam koalisi harus bersama-sama membicarakan cara untuk mencapai tujuan kemenangan.

Baca juga: Gerindra Enggan Berangan-angan Pasangkan Prabowo dengan Ganjar

Sementara itu, terkait biaya untuk kampanye di pilpres yang sangat mahal, Muzani menyebut, angka itu sebenarnya bisa ditekan.

"Pembiayaan dalam pemenangan pilpres ataupun pileg itu akan ditentukan oleh bagaimana intensitas kita berhubungan dengan rakyat. Semakin intens berhubungan dengan rakyat, dalam teori komunikasi akan semakin menekan pembiayaan," ujar Muzani.

"Tapi sebaliknya, intensitas itu berkurang dengan rakyat maka itu akan semakin meningkatkan pembiayaan itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com