Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP PDI-P Ingatkan Effendi Simbolon: Kalau Mau Bebas, Jangan di Partai

Kompas.com - 10/07/2023, 19:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengingatkan politikus PDI-P Effendi Simbolon agar tak sembarang berbicara kepada publik.

Hal ini karena Effendi Simbolon sudah masuk sebagai kader PDI-P. Sementara partai disebut mengatur kebebasan berbicara setiap kadernya.

Peringatan itu disampaikan Komarudin saat meminta keterangan Effendi Simbolon di Kantor DPP PDI-P secara tertutup, Senin (10/7/2023).

"Itu yang saya warning di dalam (saat klarifikasi). Ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai," kata Komarudin ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat usai konferensi pers klarifikasi Effendi, Senin.

Baca juga: Sekjen PDI-P Sebut soal Sanksi Effendi Simbolon Akan Dibahas di Rapat DPP Selanjutnya

Komarudin lantas mengatakan, Effendi Simbolon tegak lurus ketika diingatkan.

Menurutnya, Effendi Simbolon juga tidak marah saat diingatkan soal sikapnya tersebut.

"Ya, enggak (marah) lah," ujar Komarudin.

Anggota Komisi II DPR ini mengungkapkan, apa yang disampaikan Effendi tidak tepat menyebut Prabowo adalah pemimpin yang dibutuhkan ke depan bagi bangsa.

Pernyataan itu pun dianggap masalah oleh PDI-P. Sebab, PDI-P sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

"Dan itu kita beri warning kepada Effendi, kebebasan setiap orang bebas. Setiap orang yang masuk ke partai ketika dia menjadi anggota partai kebebasan diatur oleh partai," katanya.

Baca juga: Bantah Effendi Simbolon Pindah Partai, Sekjen PDI-P: Sekali Merah, Tetap Merah

Lebih lanjut, Komarudin mengaku bahwa PDI-P sama sekali tidak mempersoalkan Effendi mengundang Prabowo menjadi tamu dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada 7 Juli 2023.

Sebelumnya diberitakan, DPP PDI-P memanggil Effendi Simbolon untuk melakukan klarifikasi usai menyebut Prabowo cocok menakhodai RI.

Pemanggilan ini dilakukan di Kantor DPP PDI-P pada Senin pukul 13.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.00 WIB.

Adapun, Effendi selaku ketua umum PSBI menyatakan bahwa Prabowo diundang ke Rakernas PSBI dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Baca juga: Effendi Simbolon Peluk Hasto Kristiyanto Usai Beri Keterangan soal Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI

"Kami mengundang beliau kan sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Ini kan bukan forum calon presiden, komunitas warga simbolon ini kan unsur dukungan untuk pertahanan negara,” kata Effendi kepada awak media, Jumat (7/7/2023).

Secara pribadi, Effendi ingin mendengarkan gagasan Prabowo jika Ketua Partai Umum Gerindra itu menjadi “nakhoda”.

"Kami ingin dengar sejujurnya dalam benak dia itu, seperti apa sih kalau dia kemudian menjadi nakhoda,” ujar Effendi.

Kendati demikian, Effendi Simbolon tidak menjelaskan maksud dari kata “nakhoda” itu. Dalam acara tersebut, Prabowo menceritakan pengalamannya terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 dan 2019.

Baca juga: Sempat Sebut Prabowo Cocok Nakhodai RI, Effendi Simbolon Kini Pastikan Tegak Lurus Dukung Ganjar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK,

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com