Tersangka Kasus BTS 4G Kominfo Windi Purnama Ajukan Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) kasus dugaan korupsi penyedia menara base transceiver station (BTS) 4G BAKTI di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Windi Purnama mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (22/6/2023).

Gugatan dengan nomor perkara 68/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL itu dilayangkan Windi Purnama terhadap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

"Hari ini, Senin 10 Juli 2023 sidang pertama," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto kepada Kompas.com, Senin (10/7/2023).

Baca juga: Maqdir Ismail Tak Penuhi Panggilan Hari Ini, Kejagung Periksa 5 Saksi Kasus BTS 4G Kominfo

Djuyamto menyampaikan, perkara dengan klasifikasi sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Windi Purnama diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun.

Namun, sidang perdana terhadap gugatan ini ditunda lantaran Dirdik Jampidsus selaku termohon tidak menghadiri sidang tersebut.

Sidang praperadilan yang diajukan Windi Purnama ini pun ditunda satu pekan sampai 17 Juli 2023 dengan agenda pemanggilan termohon.

Dalam petitumnya, Windi Purnama meminta seluruh permohonannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan.

Ia juga meminta Hakim Tumpanuli Marbun menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung kepada dirinya berkenaan dengan peristiwa pidana penetapannya sebagai tersangka tidak sah.

Baca juga: Bantah Terlibat Kasus BTS 4G Kominfo, Politisi Demokrat Buat Laporan ke Bareskrim

Hal itu sebagaimana Surat Penetapan Tersangka (PIDSUS-18) Nomor: TAP-05/F.2/Fd.2/ 05/2023 tanggal 23 Mei 2023 atas nama tersangka Windi Purnama dan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Prin 04/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Dalam surat tersebut, Windi Purnama diduga melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.