Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Baliho Prabowo-Jokowi untuk Raup Suara, Gerindra: Bukan dari Kami

Kompas.com - 09/07/2023, 13:10 WIB
Irfan Kamil,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, baliho di jalan yang bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden RI Joko Widodo bukan dipasang oleh pihaknya.

Hal itu disampaikan Sufmi Dasco menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang curiga pemasangan baliho Prabowo dan Jokowi adalah upaya menyedot suara partainya.

"Ya saya pikir itu bukan dari kami, itu juga banyak ditanya di seluruh Indonesia ada spanduk-spanduk seperti itu," kata Sufmi Dasco saat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu (9/7/2023). 

Wakil Ketua DPR RI ini pun mempersilakan partai politik lain apabila ingin menggunakan foto Presiden Joko Widodo di dalam spanduk mereka. 

Baca juga: Gelora Mengaku Punya Kecocokan dengan Prabowo dan Gerindra

Bagi Sufmi Dasco, pemasangan baliho bergambar Menteri Pertahanan dan Kepala Negara merupakan bentuk kreatifitas pendukung Prabowo Subianto.

"Saya pikir kalau ada partai lain yang juga mau pasang, ya kita juga tidak akan protes, karena itu kan saya pikir ya mungkin kreatifitas dari pendukung," imbuh dia.

Adapun kecurigaan Hasto Kristiyanto disampaikan lantaran baliho-baliho tersebut terlihat secara masif di kantong-kantong suara PDI-P.

"Di daerah Sumatera Barat, Aceh, Jawa Barat, (baliho) itu enggak ada, sedikit sekali, bahkan Sumatera Barat itu praktis tidak ada, jadi itu foto untuk memancing elektoral," kata kata Hasto di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Untuk diketahui, baliho yang menggambarkan kebersamaan Prabowo dan Jokowi dipasang di sejumlah daerah dalam beberapa waktu terkahir.

Di Semarang, misalnya, terdapat 211 baliho bergambar Jokowi dan Prabowo.

Ketua Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kota Semarang Joko Santoso mengakui bahwa pihaknya yang memasang baliho tersebut di Kota Semarang.

"Kami hanya mengingatkan kepada masyarakat bahwa yang pernah disampaikan Pak Jokowi bahwa tahun 2024 jatahnya Pak Prabowo," kata dia, 28 Juni 2023 lalu. 

Baca juga: Di Depan Gerindra, PKB Singgung Pentingnya Cawapres yang Didukung Parpol, Sindir Erick Thohir?

Terkait hal ini, Hasto menikai rekam jejak Jokowi lebih sesuai jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, bakal capres PD-P, bukan Prabowo yang dicalonkan Gerindra.

"Kita lihat saja dengan prestasi-prestasi tentang kesesuaian antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi. Jadi spanduk baliho itu kan demokrasi yang sifatnya artifisial, bukan substansial," sebut Hasto.

Hasto mengeklaim, Ganjar adalah bacapres yang bakal melanjutkan program pembangunan Jokowi.

Hal itu sudah ditegaskan lewat Rapat Kerja Nasional III PDI Perjuangan pada Juni 2023 lalu.

"Kepemimpinan Pak Ganjar Pranowo merupakan kesinambungan, bahkan program-program dan legacy dari Pak Jokowi pun telah diputuskan di dalam rakernas untuk dilanjutkan," ujar Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com