Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketar-ketir PDI-P di Tengah Desas-desus Dukungan Jokowi buat Prabowo…

Kompas.com - 07/07/2023, 05:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

"Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis, Selasa.

Hasto mengingatkan Jokowi adalah kader PDI-P. Sehingga, mantan Wali Kota Solo itu tak mungkin memilih Prabowo yang bukan kader partai banteng.

Menurut Hasto, sikap terbuka yang ditunjukkan Jokowi terhadap para figur capres tak lepas dari upaya presiden untuk memastikan situasi aman dan kondusif jelang pergantian kepemimpinan nasional.

“Pak Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden, (hanya ingin) memastikan agar proses pergantian kepemimpinan kedepan berjalan dengan baik,” ucap dia.

Baca juga: Projo Yakin Jokowi Dukung Prabowo Capres 2024, Tak Masalah Dituduh-tuduh

Ketar-ketir

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, bantahan berulang elite PDI-P soal dukungan Jokowi buat Prabowo menyiratkan sinyal kekhawatiran partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu.

Padahal, bantahan tersebut tak mampu menampik kemesraan Jokowi dan Prabowo belakangan ini.

“Gencarnya PDI-P yang menyatakan dukungan Jokowi hanya untuk Ganjar merupakan respons cepat PDI-P yang sedang ketar-ketir untuk mengantisipasi manuver Prabowo dan Gerindra yang mencoba mengkapitalisasi kedekatannya dengan Jokowi,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Kedekatan Jokowi dan Prabowo bahkan terekam lewat baliho hingga billboard yang tersebar di berbagai penjuru negeri, khususnya di wilayah basis pemilih loyal Jokowi sepertinya Solo Raya di Jawa Tengah dan wilayah Arek serta Mataraman di Jawa Timur.

Menurut Umam, upaya ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi politik Prabowo untuk mengambil alih basis pemilih loyal Jokowi.

Baca juga: Relawan Prabowo Datangi Markas Projo, Ada Abu Janda hingga Fauzi Baadila

Umam menilai, langkah Prabowo dan Gerindra dalam memanfaatkan situasi ini tak lepas dari sikap diam dan ketidakjelasan Jokowi terkait dukungan terhadap kandidat capres Pemilu 2024.

“Kondisi itu tengah dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo utk mengakselerasi elektabilitasnya, dengan mengonsolidasikan basis pemilih loyal Prabowo dan ceruk pemilih loyal Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019, yang dulu berbenturan satu sama lain,” ujar Umam.

Umam menilai, sikap diam Jokowi ini bisa dimaknai sebagai pembiaran terhadap langkah dan strategi politik Prabowo.

Pada akhirnya, langgam tersebut sangat mungkin merugikan kepentingan PDI-P dalam pencapresan Ganjar.

Oleh karenanya, jika isu kemesraan Jokowi dan Prabowo ke depan semakin besar, menurut Umam, PDI-P sangat mungkin bergerak “menertibkan” Jokowi, agar tegak lurus dengan keputusan Megawati, mendukung pencapresan Ganjar.

“Jika PDI-P juga membiarkan ketidakjelaskan sikap Jokowi, perlahan atau pasti hal itu akan menghadirkan risiko dan konsekuensi besar bagi agenda kepentingan PDI-P pada Pilpres 2024,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com