Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Yakin Jokowi Dukung Prabowo Capres 2024, Tak Masalah Dituduh-tuduh

Kompas.com - 06/07/2023, 17:54 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan Projo tidak masalah jika dituduh mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024.

Budi hanya menegaskan bahwa saat ini Projo belum menentukan sikap terkait Pilpres 2024.

"Itu kesimpulan Anda, tapi saya tidak bisa, tidak melarang orang, menuduh bahkan," ujar Budi usai menerima kunjungan Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di kantor DPP Projo, Jakarta, Kamis (6/7/2023).

Budi mengklaim bahwa memang banyak pihak yang mengatakan Projo sudah mendukung Prabowo untuk Pilpres 2024.

Baca juga: Dua Wajah Jokowi: Disebut Dukung Ganjar, tapi Mesra dengan Prabowo

Dia menyebut tuduhan-tuduhan yang datang itu lama-lama bisa menjadi doa.

"Silakan saja menuduh, kita tidak pernah rugi dengan tuduhan. Tuduhan juga bisa jadi doa kan," ucap dia.

Lebih jauh, Budi mengatakan Projo dekat dengan siapapun, baik Presiden Jokowi maupun Prabowo.

Budi tidak mempermasalahkan jika Jokowi dituding mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Jangankan asumsi, tuduhan saja kita nikmati," kata Budi.

Baca juga: Relawan Prabowo Datangi Markas Projo, Ada Abu Janda hingga Fauzi Baadila

Menurut Budi, Jokowi adalah tipe orang yang memikirkan dan mementingkan tantangan bangsa ke depan sebelum menentukan pilihan.

Dia meyakini Jokowi pasti mempertimbangkan keinginan rakyat, sosok pemimpin seperti apa yang dikehendaki untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi.

"Tentu ada perbedaan pendapat di antara kita, termasuk di masyarakat. Tapi menurut saya, 2024 harus kita maknai sebagai kontestasi anak bangsa untuk memilih figur yang tepat dalam membawa Indonesia ke arah kemajuan," kata Budi.

Sementara itu, Bendahara Umum Projo Panel Barus meyakini pada akhirnya Jokowi akan mendukung Prabowo.

"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa Pak Jokowi akan mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024," kata Panel.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com