Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Soal Masuk Parpol, Erick Thohir: Menteri BUMN Bukan Orang Partai, tapi Kepercayaan Presiden

Kompas.com - 05/07/2023, 20:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berpendapat, jabatan yang ia emban sebaiknya tidak diisi oleh kader partai politik.

Menurutnya, jabatan tersebut semestinya diisi oleh orang yang benar-benar menjadi orang kepercayaan presiden.

"Kalau menteri BUMN dari orang partai, saya rasa ya jangan juga lah. Untuk hari ini dan ke depannya ya menteri BUMN bukan orang partai, tapi menteri BUMN harus orang kepercayaan presiden," kata Erick di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: PKB Terkesan Resisten, Erick Thohir Klaim Punya Hubungan Baik dengan Cak Imin

Ucapan ini terlontar dari mulut Erick ketika ia ditanya soal peluang masuk ke partai politik.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengaku belum memiliki rencana menjadi kader partai politik dalam waktu dekat.

"Untuk menjadi bagian dari partai tentu saya belum terpikir hari ini, enggak tahu kalau ke depan ya," ujar Erick.

Baca juga: Erick Thohir Klaim Tak Ada Instruksi Jokowi untuk Maju jadi Cawapres

Erick pun berpendapat bahwa statusnya yang bukan kader politik justru menjadi hal positif bagi dirinya.

Meskipun, ia juga mengaku dekat secara emosional dengan Partai Amanat Nasional (PAN) yang getol mengajukan dirinya menjadi calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Erick mengaku, diminta Presiden Joko Widodo untuk tetap menjadi seorang profesional yang tidak terikat ke partai politik.

Baca juga: Erick Thohir Bantah Jubir Anies yang Sebut Rencana Renovasi JIS Politis: Biarin, Saya Enggak Mau Pusing

"Justru saya diminta oleh Bapak Presiden fokus sebagai profesional yang non-partai, sehingga saya bisa lebih terbebas menjalankan program-program pemerintah, apalagi saya pembantu beliau," kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com