Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir Klaim Tak Ada Instruksi Jokowi untuk Maju jadi Cawapres

Kompas.com - 05/07/2023, 20:24 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengeklaim, tidak ada instruksi dari Presiden Joko Widodo agar ia maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Erick mengaku, Jokowi selama ini hanya memberikan tugas-tugas kepadanya sebagai menteri BUMN maupun ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

"Pak Presiden belum pernah menginstruksikan, yang pasti Pak Presiden bicara ya selalu penugasan," kata Erick di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (5/7/2023).

Baca juga: Erick Thohir Bantah Jubir Anies yang Sebut Rencana Renovasi JIS Politis: Biarin, Saya Enggak Mau Pusing

Erick mencontohkan, ia diinstruksikan oleh Jokowi untuk membersihkan mafia di dunia sepak bola.

Menurut dia, tanpa dukungan Jokowi, ia tidak mungkin menggelar konferensi pers dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait upaya memberantas mafia bola.

"Silakan tanya beliau, karena enggak mungkin ujug-ujug sama Kapolri bikin press conference tanpa dukungan pemerintah," ujar Erick.

Eks bos Inter Milan ini pun tidak mau berandai-andai mengenai pengaruh Jokowi terhadap PAN yang kini getol mendorong Erick untuk maju jadi cawapres.

Ia meyakini, sikap PAN tersebut murni bagian dari dinamika di masing-masing partai politik.

"Kan dinamika daripada masing-masing partai, seperti PPP membawa Pak Sandi sahabat saya, atau Golkar membawa Pak Airlangga, ya itu kan dinamika yang di partai," ujar Erick.

Baca juga: Erick Thohir Persiapkan Ketahanan Energi Nasional Lewat Kendaraan Listrik dan Biofuel

Presiden Joko Widodo disebut tengah mempertimbangkan beberapa figur yang diusulkan menjadi cawapres untuk berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan, hingga kini belum ada satu nama yang disarankan Jokowi untuk menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024.

“Masih ditimbang beberapa nama. Misalkan Pak Mahfud, Sandi, Erick, Gibran, Ridwan Kamil, Airlangga,” ujar Budi pada Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Namun, ia menampik kabar bahwa Jokowi telah memilih Erick untuk mendampingi Prabowo.

Menurutnya, Erick masih memiliki pekerjaan rumah jika ingin dipasangkan dengan Prabowo. Utamanya, meyakinkan partai politik (parpol) selain PAN yang kini tengah menjajaki komunikasi dengan Gerindra.

“Pak Erick kan cuma bawa PAN, sementara yang lain-lain enggak bisa ketarik tuh. PKB-nya, Golkar-nya kan enggak ikut (tertarik),” sebut dia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com