Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Minta Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo, PKB: Mau Gabung, tapi Ada Syarat, Belum Menarik Lah

Kompas.com - 03/07/2023, 20:01 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyatakan bahwa kerja sama politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak menarik.

Alasannya, PAN ingin bergabung dengan langsung menawarkan Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Ya kalau mau gabung, lalu ada syarat, ya belum menarik lah ya,” ujar Huda dihubungi Kompas.com, Senin (3/7/2023).

Baca juga: PAN Harap Gerindra Jembatani Komunikasi dengan PKB Soal Usulan Duet Prabowo-Erick Thohir

Ia ingin partai politik (parpol) yang bergabung dengan KKIR mengedepankan kesamaan visi lebih dulu ketimbang mengajukan figur bacawapres. Apalagi, lanjut Huda, perolehan kursi PAN di DPR RI juga tak sebanyak PKB.

“Secara representasi kursi (parlemen) juga jauh di bawah PKB,” ucap dia.

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PKB saat ini memperoleh 58 kursi dan berada di peringkat kelima. Sedangkan PAN, mendapatkan 44 kursi DPR RI dan berada di peringkat kedelapan.

Huda pun mengungkapkan, usulan PAN untuk menduetkan Prabowo-Erick belum dikomunikasikan di internal KKIR.

Saat ini, hanya ada nama Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menjadi kandidat bakal calon presiden (bacapres) dan bacawapres.

“Ya sampai hari ini (Erick Thohir) belum jadi bahasan di KKIR, yang beredar hanya dua nama itu (Prabowo dan Muhaimin),” imbuh dia.

Baca juga: PKB Klaim Belum Ada Komunikasi dengan PAN Soal Usung Erick Thohir Cawapres Prabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menyatakan pihaknya bakal mendukung Prabowo menjadi bacapres untuk ketiga kalinya jika dipasangkan dengan Erick.

Ia pun berharap Prabowo bisa menjadi penengah komunikasi antara PKB, Gerindra, dan PAN untuk merealisasikan pengusungan Prabowo-Erick dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com