Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha ke Warga Muhammadiyah, Zulhas Tekankan Makna Toleransi

Kompas.com - 28/06/2023, 12:18 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN ) Zulkifli Hasan memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 H/2023 M kepada warga Muhammadiyah yang merayakannya pada hari Rabu (28/6/2023) ini.

Ia kemudian mengajak agar perayaan Idul Adha 1444 Hijriah dapat dimaknai dalam konteks tasamuh, yakni toleransi dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan islam).

Sebab diketahui, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha atau 10 Zulhijah pada tanggal 29 Juni 2023. Di sisi lain, pemerintah telah menyetujui usulan Muhammadiyah agar cuti bersama ditetapkan pada tanggal 28 dan 30 Juni 2023.

“Ucapan yang sama juga ditujukan bagi warga masyarakat yang berhari raya bersama dengan Muhammadiyah. Perayaan Idul Adha ini harus dimaknai dalam konteks tasamuh (toleransi) dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan Islam),” kata Zulkifli Hasan dalam siaran pers, Rabu (28/6/2023).

Baca juga: Jaga Kerukunan, Muhammadiyah Imbau Warganya Sembelih Hewan Kurban Besok

Pria yang karib disapa Zulhas ini mengatakan, perbedaan Hari Raya Idul Adha 1444 H merupakan hal yang lumrah dan sudah sering terjadi di Indonesia.

Menteri Perdagangan ini juga meminta agar perbedaan Hari Raya Idul Adha di tahun 2023 tidak perlu dibesar-besarkan.

"Persaudaraan di antara sesama umat Islam sangat diperlukan dalam membangun peradaban yang lebih baik. Umat Islam Indonesia harus mampu bersaing dan berdiri sejajar dengan umat Islam negara lain,” ujarnya.

Terkait keputusan cuti bersama yang ditambah, Zulhas menilai bahwa hal tersebut merupakan keputusan yang sangat baik.

Baca juga: Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Dimulai Pukul 07.00 WIB Besok, Ini Daftar Imam dan Khatibnya

Sebab, seluruh masyarakat dapat merayakan Idul Adha sesuai dengan keyakinan dan perhitungannya masing-masing.

“Keputusan ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah sangat menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Sikap pemerintah ini harus dipertahankan ke depan. Ini adalah teladan yang perlu dicontoh oleh seluruh masyarakat,” kata Zulhas.

Sebelumnya, untuk menjaga kerukunan, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau warganya untuk menyembelih hewan kurban pada esok hari, Kamis (29/6/2023).

Imbauan tersebut tertera dalam surat edaran Nomor 006/EDR/I.0/E/2023.

"Demi menjaga kerukunan dan tenggang rasa terhadap umat Islam yang masih berpuasa Arafah, dianjurkan penyembelihan hewan kurban pada 29 Juni 2023," tulis salinan edaran yang dikutip Kompas.com, Rabu.

Baca juga: Polri Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Antisipasi Kepadatan Saat Libur dan Cuti Bersama Idul Adha

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com