Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
M. Ikhsan Tualeka
Pegiat Perubahan Sosial

Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com - Instagram: @ikhsan_tualeka

Politisi Narsis Vs Otentik

Kompas.com - 22/06/2023, 13:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kedua, lahir melalui aktivitas sosial-politik yang intens sehingga mendapat pengakuan publik, terbentuk menjadi sosok politisi yang kredibel, genuine, dan bereputasi cemerlang di masyarakat.

Ketiga, terproses di internal parpol melalui sistem kaderisasi yang berjenjang serta aktivitas kepartaian lainnya yang mendukung bekerjanya fungsi parpol.

Keempat, kombinasi ketiganya –melalui aktivitas sosial-politik secara konsisten, pendidikan formal dan kaderisasi berjenjang di internal parpol.

Politisi otentik adalah mereka yang dapat dipercaya menjadi jembatan aspirasi publik. Bagi mereka, politik bukan hanya persoalan merengkuh kekuasaan, tetapi juga bagaimana kekuasaan itu dapat diarahkan semata-mata untuk kepentingan publik secara luas.

Di tangan politisi otentik harapan untuk mewujudkan mekanisme check and balance antara lembaga legislatif dengan eksekutif dapat dilakukan.

Mereka sadar, mengejar kekuasaan tidak lantas kemudian menghalalkan segala cara. Tujuan politik penting, tapi mencapainya juga perlu keadaban.

Cara-cara mengobral janji yang tidak realistis dan cenderung menipu publik, bahkan tega mengotori fasilitas umum dengan tempelan stiker dan pajangan gambar atau baliho tak beraturan yang merupakan sampah politik, bukan representasi dari politisi otentik.

Bagi politisi otentik, kekuasaan adalah buah atau hasil dari perjuangan dan pengorbanan untuk menjadi urat nadi dan katalisator bagi kepentingan publik.

Politisi otentik menyadari bahwa berbekal kekuasaan yang dicapai melalui election, mereka akan memiliki kewenangan dan otoritas membuat serta menyusun keteraturan sosial, lewat peran dan fungsinya.

Mereka adalah jenis politikus yang selalu tampil menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan publik, alih-alih mengejar keuntungan atau menumpuk dan memperkaya diri serta kelompok.

Sekalipun menyangkut kepentingan individu atau kelompok yang bersifat privat, dapat mereka kelola menjadi urusan yang menyangkut kepentingan bersama melalui argumentasi rasional dan objektif.

Nah, sebentar lagi dua realitas yang paradoks, yakni politisi narsis versus politisi otentik dihadapkan pada publik, seperti hidangan yang tersaji di meja makan.

Dalam pemilu nanti, akankah pemilih atau konstituen tetap mau tertipu, memilih politisi yang hanya bermodal isi tas, polesan tampang atau politisi narsis tanpa peran dan kontribusi nyata di masyarakat.

Sering hanya menunjukan empati untuk merebut perhatian suara dalam pemilu, setelah menang kepentingan publik dikangkangi dan kembali sibuk memperkaya diri dan keluarga.

Ataukah memilih politisi otentik yang memiliki rekam jejak apik, sudah berkeringat untuk memperjuangkan kepentingan publik, meski jumlah politisi seperti ini harus diakui populasinya belum begitu banyak.

Pemilu jelas adalah mekanisme prosedur untuk melakukan rotasi keterwakilan politik di parlemen. Ajang menghukum politisi gagal yang narsis dan memastikan parlemen diisi oleh mereka yang kredibel atau otentik.

Pilihan yang salah hanya membuat kita kembali jatuh dan terjerembab dalam situasi yang tidak menguntungkan, negara atau daerah kembali dikelola oleh para amatir yang minim jam tebang, gerombolan pencari kerja lima tahunan.

Kerbau saja tak mau terperosok pada lubang yang sama, masa iya kita begitu?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com