Usai MK Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup: 8 Parpol Gembira, PDI-P Masih Tak Puas

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi resmi memutuskan menolak seluruh gugatan yang meminga penggantian sistem Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup.

Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 itu ditolak dalam sidang yang digelar Kamis (15/6/2023) kemarin.

"Menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman didampingi 7 hakim konstitusi lain, minus Wahiduddin Adams.

Baca juga: Putusan MK soal Sistem Pemilu Dipuji

Mahkamah menyatakan, berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Majelis hakim juga memberi rambu-rambu yang perlu dipertimbangkan pembentuk undang-undang seandainya hendak mengubah sistem pemilu legislatif (pileg).

Putusan MK tersebut disambut baik mayoritas partai politik yang kini duduk di Parlemen Senayan, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diajukan pada 14 November 2022. Gugatan yang teregistrasi dengan nomor 114/PPU/XX/2022 itu menyoal sejumlah ketentuan, di antaranya Pasal 168 ayat (2) tentang sistem pemilu.

Demokrat sebut sebagai keadilan demokrasi

Usai putusan tersebut dibacakan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung memberikan respons melalui cuitan pada akun twitternya @AgusYudhoyono.

Agus mengatakan, keputusan tersebut sebagai keadilan yang berpihak kepada kedewasaan demokrasi.

"Keadilan berpihak pada kedewasaan demokrasi, hak rakyat dalam amanat reformasi," ucap AHY, Kamis.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor KPU, Menteng, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Dia juga meminta agar semua pihak mengawasi proses Pemilu 2024 agar berlangsung dengan adil.

"Mari kita terus kawal Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil. Menuju perubahan dan perbaikan," tutur dia.

Baca juga: MK Putuskan Pemilu Tetap Terbuka, AHY: Keadilan Berpihak pada Kedewasaan Demokrasi

Nasdem rayakan sebagai pesta rakyat

Respons senada dilontarkan partai Nasdem melalui Ketua DPP Willy Aditya.

Willy memuji putusan MK tersebut dan mengatakan putusan sebagai legitimasi Pemilu adalah pesta rakyat.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (2/6/2023).

"Situasi saat ini lebih menguntungkan bagi partai politik untuk menawarkan program sekaligus orang-orang yang dianggap mempunyai kapabilitas dan kapasitas memperjuangkan program yang ditawarkan," ujar Willy dalam keterangannya, Kamis.

“Proporsional terbuka memberi peluang lebih pada rakyat, ya ini pestanya rakyat,” sambung dia.