Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Said Abdullah Tegaskan PDI-P Siap Terima Putusan MK soal Sistem Pemilu 2024

Kompas.com - 16/06/2023, 09:18 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menegaskan, pihaknya siap menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 apa pun hasilnya.

“Sebelum putusan MK dibacakan hari ini, sikap PDI-P siap menerima Putusan MK apapun hasilnya. PDI-P sudah melampaui berbagai sistem pemilu,” ujar Said dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (15/6/2023).

Ia mengungkapkan bahwa PDI-P enggan mempermasalahkan sistem Pemilu 2024. Pasalnya, pada masa orde baru berkuasa selama 32 tahun, partai yang saat itu bernama PDI ini telah menjalani sistem pemilu dengan proporsional tertutup.

Usai orde baru tumbang pada 1998 dan pemilu dilakukan dengan sistem proporsional tertutup pada 1999, partai berlogo kepala banteng ini berhasil memenangkan pemilu.

Baca juga: MK Sarankan KPU Pertimbangkan e-Voting Buat Efisiensi Biaya Pemilu

“Pada saat pemilu 2014 dan 2019, PDI-P mengikuti sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka, alhamdulillah rakyat masih memberikan kepercayaan terhadap PDI-P, dan kami menang pemilu,” jelas Said.

Tak hanya sistem pemilu, ia mengungkapkan, pihaknya juga menjalani perjalanan sejarah mengikuti berbagai sistem perhitungan suara dalam pemilu.

“Sebelum Pemilu 2014, sistem konversi suara menggunakan Kuota Hare, atau yang kita kenal dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Saat pemilu 2014 hingga kini kita menggunakan sistem konversi suara Sainte Lague,” ucapnya.

Said mengungkapkan bahwa PDI-P pernah memenangi pemilu, baik menggunakan Kuota Hare maupun Sainte Lague.

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Risiko Perusakan Hutan Dikhawatirkan Meningkat

Adapun prinsip kemenangan tersebut, kata dia, didapat dari kesiapan dan kepatuhan PDI-P terhadap putusan MK.

“(Terlebih) PDI-P pernah ditempa oleh sejarah untuk mengikuti sistem pemilu dan konversi suara yang bermacam-macam,” imbuh Said.

Sistem pemilu bagi PDI-P

Pada kesempatan tersebut, Said menjelaskan bahwa sistem pemilu sangat penting bagi PDI-P karena bertujuan untuk menguatkan institusi demokrasi.

Penguatan dilakukan lewat sistem kepartaian sebagai lembaga politik yang berkewajiban menjalankan kaderisasi, pendidikan politik, dan peserta pemilu yang dengan kekuasaan politik sangat menentukan arah perjalanan bangsa dan negara pada masa depan.

Baca juga: Kenang Ridwan Saidi, Muzani: Sosok yang Menguasai Tiap Episode Sejarah Perjalanan Bangsa...

“Oleh sebab itu, jangan sampai sistem pemilu mengerdilkan sistem kepartaian dengan mengokohkan watak individualisme,” ujar Said.

Ia mengungkapkan, sistem proporsional terbuka ibarat kontestasi open menu calon anggota legislatif (caleg) antar dan intern partai.

Said melihat caleg yang mendapat perolehan suara besar dalam satu daerah pemilihan (dapil) merasa dirinya lebih besar dari partainya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com