Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu bilang, Koalisi Perubahan untuk Persatuan juga memiliki tim kecil yang terus berkomunikasi terkait persiapan menuju pilpres mendatang.
"Menurut saya, yang lebih elegan itu urusan pimpinanlah. Karena bicara partai itu ada ketua umum, ya kan? Apalagi, kebijakan yang sangat fatal itu hak prerogatif ketua umum, bukan di kita-kita," katanya.
Sementara, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan, deklarasi cawapres bukanlah suatu hal yang mudah. Terlebih, Koalisi Perubahan digagas oleh tiga partai politik, sehingga keputusan diambil atas kesepakatan bersama.
"Kan tidak semudah itu mengumumkan. Karena 3 partai koalisi masih terus berkomunikasi dengan signifikan, kapan (deklarasi), entah hari apa itu, yang tahu hanya para ketum," ujar Sahroni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Sahroni memahami bahwa banyak yang ingin segera mengetahui cawapres pendamping Anies. Namun, meski muncul desakan, Sahroni memastikan, belum ada nama cawapres yang dipilih.
"Jadi, desakan daripada retorika yang terjadi belakangan hari ini karena kepengen diumumkan secepatnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meninggi merespons situasi ini. Dia meminta semua partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersabar soal deklarasi cawapres Anies.
Ali juga mengingatkan kepada Demokrat dan PKS agar mematuhi piagam kerja sama yang telah ditekan masing-masing ketua umum parpol saat pembentukan koalisi.
“Saya berharap semua parpol itu konsisten dengan pernyataannya, karena Anies ini sedang tidak mencari wakil kepala desa, tapi mencari wakil presiden,” kata Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).
Salah satu poin piagam kerja sama pembentukan Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi mandat pada Anies selaku bakal capres untuk memilih bakal cawapresnya sesuai lima kriteria yang telah ditentukan.
“Kita kemudian konsisten saja dengan piagam yang sudah ditantangani oleh ketua umum partai. Kita tidak perlu menekan-nekan calon presiden (Anies),” ucap Ali.
Bersamaan dengan itu, Ali mempertanyakan sikap Demokrat yang ia nilai tak konsisten. Di satu sisi, Demokrat mendesak percepatan deklarasi cawapres.
Namun, di sisi lain, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut tak pernah mengangkat Anies dalam baliho atau materi sosialisasinya.
“Terus terang, saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ali bahkan menuding desakan deklarasi cawapres ini sebagai ancaman Demokrat untuk hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya AHY tak dipilih menjadi pendamping Anies.
“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).
Baca juga: Demokrat Berpeluang Merapat ke Koalisi Gerindra jika AHY Tak Dipilih Anies Jadi Cawapres
Jika tidak berniat demikian, kata Ali, seharusnya Demokrat bisa lebih giat mensosialisasikan Anies sebagai bakal capres Pemilu 2024.
Ali pun tak sependapat dengan AHY yang menyebut bahwa percepatan deklarasi cawapres diperlukan untuk mempersiapkan kampanye. Menurut dia, mempromosikan Anies bisa dilakukan sejak sekarang, sebagaimana sosialisasi yang sejak lama dilakukan Nasdem.
“Mengenai alasan untuk konsolidasi menghadapi kampanye, saya pikir kalau teman-teman Demokrat berkeinginan, bisa melakukan hal yang sama seperti Nasdem. Membuat jadwal bersama-sama kemudian menghadirkan Anies. Saya pikir itu cukup,” katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.